Jakarta –
Sebanyak 14 pasien BUMN yang sakit masih menjadi “pasien” PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan nasibnya akan ditentukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Rida Farid, Direktur Investasi PT PPA, mengatakan pihaknya tidak bisa serta merta memutuskan likuidasi atau likuidasi perusahaan pelat merah yang bermasalah tersebut.
“Kita belum bisa tentukan target waktunya. Makanya kita amanah dari menteri. Tentu hasil survei kita harus lapor dulu ke menteri. Itu bukan kewenangan kita. Jadi tidak bisa langsung. , tidak bisa,” jelas Rida saat ditemui di Sarina, Jakarta Pusat, Jumat (27 September 2024).
Saat ditanya apakah penelitian ini akan berlanjut di era Prabowo, dia mengatakan prinsip pemerintahan baru adalah keberlanjutan. Oleh karena itu, siapa pun yang akan menjadi menteri BUMN berikutnya, demikian lansir survei AOP.
Artinya, setiap menteri mendukung pembangunan berkelanjutan. Soalnya menteri mana pun yang tugas kita melaporkan hasil kajian PPA. Siapa pun menterinya ya. Artinya kalau Kajian sudah selesai, road mapnya stabil, kita laporkan apa adanya,” jelas Rida.
Sebelumnya, Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi membeberkan kondisi 22 BUMN sakit yang ditangani PPA. Menurut Yadi, total ada 8 BUMN yang diputuskan dibongkar, 4 BUMN masih bisa diselamatkan, 4 BUMN perlu proses lebih lanjut, dan enam BUMN potensi operasionalnya minim.
Menurut Yad, BUMN yang terlibat dalam pengolahan dengan potensi operasional yang minim pada akhirnya bisa terbengkalai. Alternatifnya bisa berupa likuidasi atau pemberhentian.
“Kemungkinan aktivitas minimal lebih besar kemungkinannya berakhir dengan likuidasi atau likuidasi BUMN. Malah berakhir di situ. Malah masih ada 50-50 yang perlu diproses lebih lanjut, seperti PT Inti dan Djakarta Lloyd,” ujarnya. . (Hons / Hons)