Jakarta –
Read More : Klasemen Liga Italia Setelah Juventus Vs Inter Tuntas 1-0
DRP mengesahkan UU Pertanggungjawaban APBN 2023 milik Jokowi.
Dewan Perwakilan Rakyat (DRP) telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Tidak ada satu pun partai di DRP yang menentangnya.
Apakah RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat disetujui untuk tahun anggaran 2023? tanya Sufmid Dasko Ahmed, Wakil Ketua DRP RI, pada Rapat Paripurna DRP RI ke-5 Sidang I Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (3/9/2024).
Anggota dewan menjawab, lalu Dasco mengetuk dengan palunya.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2023 disampaikan kepada anggota Dewan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan opini WTP kedelapan yang diterima sejak tahun 2016, yang dinilai sebagai tanda betapa seriusnya pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
“Pemerintah tidak puas hanya dengan mencari pandangan WTP. Pemerintah terus melakukan upaya untuk memastikan bahwa informasi LKPP berguna dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan, serta berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas. Menopang negara.” Menteri Keuangan Shri Mulani Indravati dalam kesempatan itu mengatakan hal itu menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada tahun 2023, APBN mencatat defisit sebesar 1,65% dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp347,64 triliun. Sebab, pendapatan negara pada tahun ini hanya mencapai Rp2.774,30 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp3.121,94 triliun.
Pak Mulaney yang mewakili pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan. Sebab, menurutnya, penerapan anggaran tahun 2023 akan menjadi tahun penting bagi perjalanan Indonesia.
Penerapan tahun anggaran 2023 sangat penting karena Indonesia telah berhasil menyelesaikan penanganan COVID-19. Selain itu, persiapan pemilu legislatif serentak (PEMILU) 2023 akan dimulai pada tahun 2024.
Selain itu, Indonesia berhasil mempertahankan aktivitas ekonominya dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,05% meskipun konflik geopolitik meningkat tajam di berbagai kawasan.
Konflik geopolitik ini telah mengganggu rantai pasokan global dan menyebabkan inflasi yang tinggi dan berkepanjangan. Akibatnya, tren kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral kembali muncul setelah 40 tahun terakhir.
Di negara-negara maju, mereka telah menerapkan kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 40 tahun terakhir, yaitu kenaikan suku bunga yang sangat cepat. Tindakan tersebut menyebabkan gejolak di pasar keuangan dan beberapa negara berkembang bahkan mengalami krisis singkat, ujarnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan tahun 2023 penting dalam proses pelaksanaan APBN. Selain membuktikan bahwa pemerintah mampu giat melaksanakan APBN, pemulihannya juga turut menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Pak Mulaney mengatakan berbagai kebijakan ekonomi Indonesia telah memberikan stabilitas dan stabilitas pada tahun 2023 dan menciptakan tantangan.
Tonton juga videonya: Dharma Pongrekun: Kita tidak dibiayai APBN, silakan bentuk badan otonom.
(bantuan/rd)