Jakarta –
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, ikut terlibat dalam upaya memberantas impor ilegal.
Ketua Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan alat ini bisa menjadi salah satu solusi permasalahan membanjirnya produk impor.
Akbar menerima undangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Selasa (9/7/2024). Akbar dan Zulhas membahas membanjirnya barang impor. Terutama terjadinya PHK massal di industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Dari diskusi tersebut, Akbar mendapat informasi dari Zulhas bahwa ada kejanggalan informasi. Semua dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dicatat oleh negara pengekspor. Beberapa produk yang dihasilkan dari perbedaan informasi antara lain sepatu dan pakaian.
“Kemarin saya bertemu dengan Mendag, kami diminta untuk ikut serta dalam komisi yang dibentuk Mendag untuk meniadakan impor barang dari luar negeri, tentunya kami mendukung apa yang diupayakan pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri,” Akbar dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Ia mengatakan, tidak ada keraguan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan ketika menerima informasi tentang keadaan industri yang kurang baik di tanah air. Masih harus dilihat bagaimana upaya untuk memberantas impor ilegal akan dilakukan.
Menurut Pak Akbar, gugus tugas yang dibentuk Kementerian Perdagangan harus memiliki jumlah pegawai yang banyak. Selain dunia usaha, kementerian lain mungkin perlu diisi. Termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.
Oleh karena itu, gugus tugas pemberantasan impor ilegal harus diisi berbagai elemen. Hipmi akan menjadi garda depan, bersinergi, menjaga industri lokal,” janji Akbar.
Ditegaskannya, sejak didirikan di Jakarta pada 10 Juni 1972, Hipmi telah memiliki wadah bagi seluruh wirausaha muda di Indonesia. Padahal salah satu visi dan misinya adalah mengembangkan perekonomian nasional dan terus membangun jumlah pengusaha di India Indonesia.
“Jadi, ketika ada situasi yang mengancam industri lokal, kita akan turun tangan. Karena tujuan Hipmi salah satu adalah menjadi master di negara kita,” kata Akbar.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan membentuk gugus tugas pencegahan impor ilegal. Hal ini merupakan hasil diskusi dengan organisasi perlindungan konsumen dan asosiasi perdagangan.
Oleh karena itu, yang diadukan rata-rata banyak barang ilegal, tentunya kami akan tindaklanjuti dengan panitia partai untuk membentuk panitia inspeksi, dan terus meninjau pasar untuk melihat barang ilegal apa yang dijual, kategori apa. pasar. Sebelumnya satgasnya terdiri dari lembaga perlindungan konsumen, serikat pekerja, dll, dan satuan penegak hukum,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI.
Pak Zulhas mengatakan, dari informasi para operator, yang menjadi kendala produksi dalam negeri adalah banyaknya barang yang masuk ke dalam negeri secara ilegal. Oleh karena itu, Zulhas berkomitmen memberantas impor ilegal.
(kilogram)