Jakarta –
Read More : Thailand Mau Legalkan Kasino Demi Dongkrak Pariwisata dan Raup Dolar
Pemerataan ekonomi dan pembangunan harus dibawa ke desa-desa terpencil di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan mengalokasikan dana pedesaan. Jumlah desa Mandiri meningkat menjadi 17.203 selama sepuluh tahun terakhir.
Dalam 10 tahun, Pemerintah mengalokasikan Dana Perdesaan sebesar 609,68 triliun rupiah untuk 75.265 desa di Indonesia. Selain dana pedesaan, cara lain untuk mendorong pembangunan pedesaan adalah dengan menyediakan layanan birokrasi yang andal.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kenendagri) meluncurkan Sistem Pengelolaan Pembelajaran (LMS) Perdesaan Pamong melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Pemerintahan Desa (Pemdes). Peluncuran LMS Pelayanan Publik Perdesaan ini dilakukan untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa dan penyelenggara lembaga perdesaan yang mencakup 75.265 desa di seluruh tingkat pemerintahan pedesaan.
Menurut Suhajar Diantoro, pakar Kementerian Dalam Negeri, metodologi peningkatan kapasitas konvensional yang mengharuskan pertemuan tatap muka memiliki beberapa keterbatasan, mulai dari waktu, hingga mobilisasi peserta ke lokasi acara. LMS Aparatur Sipil Negara Perdesaan memungkinkan aparat desa mengakses materi pelatihan kapanpun dan dimanapun, sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Jika kita tetap menggunakan pembelajaran klasikal (langsung), dengan jumlah perangkat desa yang begitu banyak, akan memakan banyak waktu untuk mengumpulkan mereka secara fisik. LMS menjadi solusi di sini karena perangkat desa dapat belajar secara mandiri melalui daring. pembelajaran,” kata Suhajar dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).
LMS Aparatur Sipil Desa ini memungkinkan aparat desa mengakses modul pelatihan secara mandiri, mengikuti kursus yang diberikan, dan menerima sertifikasi atas keterampilan yang diperoleh. LMS juga dilengkapi dengan fitur interaktif yang memungkinkan aparat desa berinteraksi dengan pelatih dan rekan kerja, sehingga pembelajaran menjadi dinamis dan dapat ditindaklanjuti.
Suhajar menegaskan keberhasilan penerapan LMS Pamong Praja perdesaan sebenarnya terdiri dari tiga faktor penting. Pertama, dukungan aktif pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan efektif di daerahnya. Peran pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penggunaan LMS oleh perangkat desa di wilayahnya dan memastikan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan peningkatan kapasitas perangkat desa.
Faktor kedua adalah koneksi internet. Meski pemerintah pusat telah membangun jaringan Palapa Ring yang mencakup wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, Suhajar menekankan masih perlunya penguatan jaringan internet di tingkat lokal, terutama di daerah terpencil. Ia juga mencontohkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur jaringan Internet di tingkat desa melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RBB).
Suhajar mengatakan, program BAKTI dari pemerintah pusat yang bertujuan membangun infrastruktur telekomunikasi belum sepenuhnya rampung. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan seluruh desa memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung LMS ini. (fdl/fdl)