Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto akan menerima anggaran belanja dari APBN senilai Rp3,621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo memberikan uang senilai Rp3.621.313.743.500.000.
Hal itu ada dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025. Undang-undang ini ditulis pada hari-hari terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dalam APBN 2025, Prabowo Subianto memperkirakan defisit anggaran lebih dari Rp 616 triliun.
Kekurangan anggaran ini merupakan tantangan yang dihadapi Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang diterapkan pemerintahan sebelumnya.
Defisit anggaran ini merupakan akumulasi utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini tentu saja berhasil merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun pemerintahan baru kini harus menanggung beban pembiayaan utang. kata pengamat Harjuno Vivoho dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
Harjuno menjelaskan, untungnya kebijakan fiskal bersifat luas karena pembangunan infrastruktur yang masif. Untuk itu, pemerintah juga melakukan penghapusan utang untuk membiayai beberapa proyek yang tidak menggunakan APBN.
“Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, namun dampak jangka panjangnya kini terasa dalam bentuk defisit anggaran,” imbuhnya.
Pada tahun 2025, defisit sebesar 616 triliun rubel akan ditutupi sebagian oleh utang.
“Ini bukan kebijakan yang bisa segera diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh tekanan utang. Kalaupun mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan pemerintahan sebelumnya tetap berdampak besar pada kinerja. ruang fiskal pemerintahan baru.
Meski demikian, Harjuno optimistis pemerintahan Prabowo akan mengambil tindakan untuk mengatasi situasi tersebut.
Pada rapat kabinet pertama setelah pelantikannya, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama memantau potensi kebocoran anggaran dan korupsi.
“Berperilaku baik, itu yang ditegaskan Presiden Prabowo. Beliau wajib menjamin penggunaan anggaran negara secara efisien dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan korupsi,” kata Harjuno dalam pertemuan tersebut mengutip pernyataan Prabowo.
(fdl/fdl)