Pangandaran –
Read More : Rumah Bekas Pembunuhan di AS Jadi Obwis Pilihan Turis, Warga Ngedumel Terganggu
Banyak hotel di Wisata Pangandaran, Jawa Barat yang belum mendapat izin Analisa Dampak Jalan (INDAL). Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Jalan.
Kepala Dinas Lalu Lintas (Dishob) Pangandran Dana mengatakan, dari 350 hotel di Pangandran, hanya 17,5 persen hotel yang memberikan perlindungan lalu lintas. Artinya, hotel yang ada hanya 62, sebagian lagi belum menerapkan pengaturan lalu lintas.
Dina mengatakan, Senin (1/10/2024) “Jumlahnya masih sedikit meski tersebar luas.”
Departemen mendorong pemilik restoran untuk mempertimbangkan hak-hak Andalin. Sebab, syarat pengajuan unit perizinan (OSS) online salah satunya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021.
Hak lingkungan hidup yang merupakan syarat pengoperasian objek komersial harus dipadukan dengan hak jalan sebagai standar teknis untuk mengelola dampak lalu lintas, katanya.
Tiga set standar teknis disertakan, rekomendasi teknis manajemen lalu lintas untuk generasi rendah, generasi menengah, dan dokumen penilaian dampak lalu lintas untuk generasi tinggi.
Ia mengatakan: “Jika survei lokasi menunjukkan bahwa dampak jalan akan mempengaruhi jalan umum di sekitarnya, maka perlu menyiapkan sertifikat pengelolaan jalan. Sanksi tertinggi adalah menutup pekerjaan sementara.”
Ia menambahkan, pekerjaan ini juga berdampak pada jumlah ruangan dan kondisi izin parkir. Kapasitas atau jumlah maksimal hotel cukup untuk dijadikan tempat parkir, yaitu SRP 1 mobil dibagi 13 meter persegi, jelasnya.
Menurut dia, masih ada hotel yang kamarnya banyak namun lahan parkirnya sedikit. “Kita punya waktu untuk melihat, masih banyak hal-hal yang tidak pantas,” ujarnya.
Ia mengatakan, ada banyak tahapan untuk mendapatkan izin ini. Untuk kalangan senior dan menengah, Andalin Consultants telah menyiapkan makalah penelitian. Selanjutnya tim Disob meninjau dokumen yang disetujui Andalin. Setelah itu, hasilnya adalah surat konfirmasi dari Kementerian Perhubungan.
Menurut dia, pembentukan Andalucia merupakan peraturan Menteri Perhubungan yang kesembilan. 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Kecuali hotel, bisnis apa pun yang mempengaruhi pembangkitan lalu lintas selama operasinya menerima izin ini.
“Semua jenis layanan atau bisnis yang berdampak pada orang lain harus memiliki hak ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua PHRI Pangandran Agus Molyana mengatakan, anggotanya sudah mengajukan permohonan ke setiap hotel untuk mendapatkan izin. “Masalah ini sudah dipindahkan,” singkatnya saat dihubungi detikjabar. Baca artikel ini di detikjabar
Saksikan video “Pengalaman Memanen Air Kelapa di Desa Simera” (sym/sym)