Jakarta –
Pemerintah mendapat informasi tersebut setelah Pusat Data Sementara Nasional (PDNS) 2 ditutup selama beberapa hari tanpa cadangan. Menanggapi kejadian tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Ari Setiyadi mengatakan diperlukan pengontrol data untuk cadangan.
Berdasarkan status agen konsumen yang terkena serangan siber pada PDNS 2, terdapat 238 tenant yang terdiri dari 30 kementerian, 15 lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 46 kota.
Sedangkan lembaga konsumen yang tidak terdampak datanya tersimpan di PDNS 2, meliputi 21 kementerian/lembaga, 1 provinsi, 18 kabupaten, dan 3 kota. Total ada 43 tenant yang dijamin aman karena data cadangannya tersimpan.
Sementara itu, ada lima layanan publik yang diklaim umum: Layanan Perizinan Acara (Kemenko Marves), Layanan Imigrasi (Kemenkom), Layanan Perilaku (LKPP), Layanan Halal (Kemeng) dan ASN Digital (Kota Kediri).
“Data yang di-backup oleh ransomware di PDNS2 Surabaya hanya 2%, jadi tidak dikatakan DRC (Disaster Recovery Center-Red),” kata Presiden BSSN Hinsa Siburian di DPR. “Itu hanya penyimpanan data.” . Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Kekerasan menunjukkan bahwa pemulihan setelah serangan siber berjalan lambat karena kurangnya cadangan data. Sebagai informasi, izinkan kami memberi tahu Anda bahwa karena ransomware Brain Cipher yang terinfeksi PDNS 2, data lembaga pemerintah dikunci oleh peretas.
“Pada dasarnya yang kita lihat itu nyata (negara lain cepat pulih), mungkin mereka punya DRC atau cadangan, jadi lebih cepat kalau kita tidak punya cadangan, apa sebenarnya itu?” . Bisa segera dilakukan karena datanya ada di Batam, “tidak seperti di Surabaya,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mempertanyakan minimnya cadangan data saat terjadi serangan siber, seperti kasus tumbangnya PDNS2.
“Tanpa cadangan itu bukan tata kelola. Kita tidak masukkan Batam (PDNS) Cadangan karena 2% ini bukan tata kelola, hanya jahil saja. Semua kementerian, karena ada beberapa kementerian yang belum digabung, ini benar-benar hajatan. .”
Terkait backup data, Menkominfo menjelaskan pada dasarnya Cominfo, Telkom dan Lintasarta menyediakan fasilitas backup data pada PDNS. Namun, opsi pencadangan dikembalikan ke penyewa.
“Perlu kami tekankan bahwa kami memiliki perangkat cadangan baik di PDNS, Telkom, dan Lintasarta. Jumlah virtual machine (VM) yang didukung di Surabaya sebanyak 1.630 VM atau 28,5% dari total kapasitas 5.709 VM,” jelasnya. ,
“Mengapa hanya sedikit orang yang membackup data kementerian, lembaga, dan sektor? ”,
Budi Eri menjelaskan tindakan pengawasan jangka pendek dan menengah pemerintah dalam mengatasi PDNS 2 yang tumbang pada Kamis (20/6/2024).
Untuk waktu yang singkat. Langkah pertama adalah melakukan forensik dan evaluasi sambil melanjutkan upaya dekripsi dan penguatan seluruh ekosistem, setidaknya di Surabaya, Serpong, dan Batam.
Langkah kedua adalah mengeluarkan perintah kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mewajibkan kementerian, lembaga, dan sektor melakukan backup data.
“Saya melihat itu bukan pilihan yang tepat, harusnya backup wajib, makanya dalam waktu dekat saya akan membuat aturan untuk semua kementerian, lembaga, semua sektor dalam masalah data, wajib menjaga cadangan.” . Teman Ari.
Dan ketiga, mewajibkan semua vendor untuk memperbarui teknologi keamanan Internet terkini dan terkini.
Untuk waktu yang lama. Menkominfo menyampaikan, setelah keluarnya hasil forensik dan evaluasi arsitektur, dapat dirancang ekosistem PDN yang memiliki tingkat keamanan siber yang stabil dan berkelanjutan.
Kesimpulan akhirnya, pemerintah saat ini sedang menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis nasional yang cepat, komprehensif dan terintegrasi untuk memulihkan dan memperbaiki sistem di seluruh kementerian, lembaga/sektor, tutup Budi. Simak video “Pusat Data Nasional BSSN Runtuh, Soroti SDM untuk Keamanan Siber” (agt/fyk)