Jakarta —
Pemerintah Tiongkok mengeluh tidak sehat jika pertumbuhan AI terus dipimpin oleh AS.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh perwakilan Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengomentari peraturan terbaru AS yang menargetkan investasi terkait kecerdasan buatan di Tiongkok. Menurut China, peraturan ini akan menghambat perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Aturan tersebut melarang atau mewajibkan pemberian izin atas investasi tertentu terkait kecerdasan buatan dan beberapa sektor teknologi lainnya di Tiongkok yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika.
“Kami menolak keras sanksi tersebut,” kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB Fu Cong, Selasa (2/7), seperti dikutip detikINET Reuters setelah Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengadopsi resolusi Tiongkok yang bertujuan untuk mendorong kerja sama internasional agar berkembang. AI ditentukan. /2024).
Resolusi PBB menyerukan komunitas internasional untuk memastikan dan mendorong lingkungan bisnis yang terbuka, adil, inklusif dan non-diskriminatif melalui sistem kecerdasan buatan yang aman dan andal.
Menurut Fu Cong, tindakan Amerika tidak menunjukkan lingkungan bisnis yang inklusif, sehingga memaksa pemerintah Amerika untuk berhenti mengadopsi peraturan tersebut.
“Kami tidak percaya bahwa posisi pemerintah AS akan membantu perkembangan teknologi AI yang sehat, namun justru akan memecah belah dunia dalam hal standardisasi dan peraturan yang mengatur AI,” kata Fu Cong.
Sebelumnya, Departemen Keuangan AS mengusulkan aturan tersebut setelah Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang investasi teknologi Amerika tertentu di Tiongkok, seperti chip, dan mewajibkan investasi di sektor teknologi lainnya untuk mendapat persetujuan pemerintah terlebih dahulu. Tonton video “AS mencabut sejumlah izin ekspor chip Huawei” (asj/fay).