Ibukota Jakarta –
PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan dukungan stok pupuk lebih dari 4.800 ton hingga awal Juli 2024 untuk mendukung upaya peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Dukungan tersebut untuk mendorong suksesnya program pompa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Desa Jaling, Kabupaten Bone, Kamis (7 April). Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia Panji Winanteya Ruky yang turut hadir dalam kunjungan Jokowi mengatakan, sebagian besar lahan pertanian di Bone merupakan lahan tadah hujan. Untuk mempertahankan produksi, pemerintah memperbaiki sistem irigasi dengan menyediakan 300 pompa untuk irigasi. Sebab selama ini petani hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan, sehingga petani hanya melakukan penanaman setahun sekali. “Dengan dukungan pompa irigasi pemerintah, para petani di Bone kini bisa menanami lahannya tiga kali dalam setahun, sama seperti pertanian di Indonesia pada umumnya. Untuk mendapatkan hasil terbaik tentunya membutuhkan pupuk.” meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. “Pupuk Indonesia hadir untuk menjalankan perannya dengan menyediakan pupuk dalam jumlah tertentu,” kata Panji dalam keterangan tertulis, Minggu (7 Juli 2024).
Tahun ini Pemerintah Daerah Hasti mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 137 ribu 342 ton. Khususnya pupuk Urea 61 ribu 500 ton, NPK Phonska 61 ribu 290 ton, NPK kakao 2 ribu 100 ton, dan pupuk organik 12 ribu 452 ton. Paket pupuk bersubsidi tersedia di kios dan dapat dibeli langsung oleh petani Bone, antara lain pupuk Urea bersubsidi sebanyak 2.682 ton dan NPK Phonska sebanyak 2.101 ton. Selain itu, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok NPK Kakao sebanyak 34 ton di kios. Persediaan pupuk ini aman untuk memenuhi kebutuhan petani di Bone selama 14 hari ke depan. Sementara itu, untuk menjamin terdistribusinya pupuk bersubsidi secara lengkap di 27 kecamatan di Bone, Pupuk Indonesia juga telah menyiapkan banyak fasilitas pendukung. Mereka meliputi 4 gudang Lini III (tingkat kabupaten), 7 distributor, 139 kios, dan 5 petugas lapangan yang akan memastikan pendistribusian dan pengiriman dilakukan sesuai ketentuan, termasuk pengawasan bersama dengan aparat pemerintah.
Panji menjelaskan, pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi harus diperketat karena ada aturan untuk bisa menerima pupuk bersubsidi. Petani penerima pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu harus menjadi anggota kelompok tani yang terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). , tanah paling banyak. Luasnya 2 hektar (ha). Selain itu, barang-barang strategis yang diperbolehkan untuk disubsidi pupuk dibatasi hanya pada 9 item yang meliputi beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, gula, dan kakao. “Bagi petani yang belum terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia telah menyiapkan solusinya dengan pupuk non-subsidi yang juga bisa dibeli di kios. Kami berharap jumlah pupuk yang ada dapat dimanfaatkan petani secara maksimal untuk meningkatkan produktivitasnya. . ditutupi.” kenyamanan bisa terus ditingkatkan,” tutupnya. (gbr/gbr)