Jakarta –
Kementerian Koperasi (Koperasi) saat ini sedang menyusun rancangan usulan penghapusan kredit macet atau utang petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui koperasi.
Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengatakan, saat ini rancangan tersebut sedang dalam tahap persiapan. Setelah drafnya rampung, dia akan menyurati Presiden Prabowo Subianto.
“Draftnya akan segera kita kerjakan, saya mau draft suratnya akan kita sampaikan ke Presiden (Prabhu),” kata Bodi di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). ).
Bodi mengklarifikasi, itu merupakan utang lama Kredit Komersial Pertanian (KUT) tahun 1998 hingga 1999. Kredit macet 6 juta petani mencapai Rp 8,3 triliun.
“Jadi sekitar 1,3 juta riyal per orang untuk seorang petani. Nah, ini bagian dari upaya pemerintah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalau punya utang, itu utang satu kali dan utang itu hampir 26 tahun. Dan menurut kami “Kami mendukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskannya.”
Selain itu, ia berharap koperasi ke depannya semakin bankable dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan pinjaman melalui koperasi.
Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berniat menerbitkan Keputusan Presiden (PR) untuk menghapuskan utang petani, nelayan, dan usaha kecil, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuannya memulihkan akses penyaluran kredit dan mencegah petani dan nelayan terjebak pinjaman online (Panjul) dan rentenir.
“Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani hutang lama. Ada yang utangnya sudah berumur dua puluh tahun, ada yang tahun 1998, ada yang tahun 2008. Sekitar 5 sampai 6 juta petani dan nelayan harus ke rentenir. pinjaman online, kata Hashem Jojohadikosumo, adik dari Prabowo Subiant, pada dialog ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Menara Kadin. adalah hari Rabu, karena kita tidak bisa meminjam uang ke bank (23 Oktober 2024).
Hashem berkata, “Semua utang ini telah lama dihapuskan dan asuransi bank telah menggantikannya.” Namun, hak yang dimiliki bank kepada jutaan petani dan nelayan belum dibatalkan. Dampaknya, jutaan petani dan nelayan saat ini mengalami kendala pada sistem informasi keuangan (SLIK) Organisasi Jasa Keuangan (OJK).
“Lalu saya bilang ke Pak Prabowo, itu harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan menandatangani Perpres tentang pemutihan yang sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai undang-undang. Saya harap masyarakat akan mengambil pinjaman dari bank lagi
Simak videonya: Pantone Terakhir Bodhi Ari Mundur dari Jabatan Menkominfo
(shc/kilogram)