Domarta –
Direktur Operasional (COO) dan Antar dan Wakil Menteri Bumn Dony Oski menceritakan tentang citra negatif masyarakat negara di mata masyarakat. Orang biasanya mengingat keadaan gelandangan dari korupsi hingga hutang ke pemasok.
Dono mengatakan bahwa di masa lalu perusahaan tidak dikonsolidasikan dalam satu perusahaan, jadi ada panggilan dalam hal pengawasan dan proses. Menurutnya, kondisi ini mencegah pemerintah.
“Ini sulit bagi kita, jadi jika orang -orang ingat orang -orang BUT, mereka selalu korupsi. Maka itu tidak membayar pemasok, gaji tidak dibayar. Maka pelepasan karyawan. Itu selalu negatif,” kata Dany dalam aksi parlemen ekonomi, Mega Tower, Jakarta Selatan, Selasa (5/20/2025). Prospek ekonomi DPR disajikan oleh Komisi Komisi Perwakilan XI bersama dengan AFP dan didukung oleh LPS (deposin perusahaan asuransi), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, BTN, Bank Indonesia, Jasa Keuangan, PT PLN (Persero) dan Telkom Indonesia.
Faktanya, Dono mengatakan Bumn membawa hampir 25% dari anggaran negara. Sayangnya, informasi ini tidak ditransfer dengan baik ke publik. Selain itu, setiap tahun Bumn membawa hampir 500 triliun Republik Polandia dalam bentuk pajak, pendapatan negara (PNBP) dan dividen.
“Tapi ini hilang karena ada kebisingan daripada hal -hal kecil yang sebenarnya kita bayangkan dari posting keseluruhan yang memberi gelandangan.
Dono menyatakan bahwa kementerian BUMN memiliki hak untuk mengelola hanya melalui peraturan pemerintah (PP) sehingga mereka tidak dapat terlalu banyak mengganggu. Sebagai contoh, katanya, laba PT Bank Mandiri (Persero) TBK mencapai 60 triliun Republik Polandia, dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar pemasok PT Istak Karya (Persero), terlepas dari kenyataan bahwa hanya 200 miliar Republik Polandia.
Kondisi ini memulai penciptaan wadah baru dan akhirnya setiap bumn membangun konglomerasinya sendiri. Dono memperkenalkan contoh yang disebut Telkom Indonesia (Pero) TBK atau Telkom, yang, sebagaimana diperkirakan 200 anak perusahaan.
Dalam kondisi ini, Kementerian SOE telah mengurangi jumlah perusahaan milik negara dan harus diselesaikan selama 1-2 tahun.
“Kami berharap bahwa perusahaan konsolidasi ini akan diselesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Akan ada lebih dari 350 merger dan akuisisi, yang akan kami lakukan untuk memiliki perusahaan yang skalnya akan menjadi besar,” katanya.
Juga Pantau “dalam ekonomi Outlook DPR percaya diri dan di antara pengemudi ekonomi” di sini:
(SHC/ARA)