Jakarta –
Pejabat beberapa perusahaan tambang berencana membangun taman safari di IKN. Mereka bekerja sama dalam investasi jangka panjang.
Garibaldi “Boy” Tahir, presiden Edaro Energy, mengungkapkan keinginan tersebut. Boi Tahir merupakan salah satu dari 16 pengusaha pertambangan yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu untuk menyatakan minat berinvestasi di IKN.
“Mungkin nanti kita ingin membuat sesuatu yang bisa menarik minat masyarakat luar untuk datang ke IKN, bukan hanya masyarakat IKN yang keluar di akhir pekan saja. Jadi mungkin nanti bisa dalam bentuk taman safari atau taman hiburan,” kata bocah itu pada Rabu (16/10/2024) seperti dilansir detikFinance, Jumat (18/10).
“Ini ide karena kami bukan ahli di bidang real estate. Jadi kami pikir ini mungkin sedikit lebih ramah lingkungan,” tambahnya.
Ia mengatakan, infrastruktur pendukung seperti taman hiburan diperlukan untuk melengkapi IKN dan menarik masyarakat untuk mengunjunginya. Selain itu, IKN diharapkan memiliki lebih banyak hotel, pusat perbelanjaan, dan apartemen di masa depan.
Makanya, warga IKN tentunya bisa menikmati fasilitas tersebut di akhir pekan. Mungkin nanti warga Balikpapan dan Samarinda akan datang, ujarnya.
Pihaknya belum bisa menyebutkan besaran investasinya karena masih melakukan penjajakan. Lebih lanjut dikatakannya, pengembangan IKN merupakan proses jangka panjang, sehingga mungkin ada perubahan dalam beberapa tahun ke depan.
Selain itu, beberapa CEO perusahaan pertambangan belum pernah ke IKN sehingga belum memutuskan rencananya. Mereka langsung ke IKN.
Total, setidaknya ada 16 pemilik perusahaan tambang yang bersedia bekerja sama dan membentuk konsorsium. Bala mendirikan beberapa di antaranya, antara lain PT Kalitam Prima Coal (KPC), PT Irutman Indonesia, PT Kediko Jaya Agung, PT Tenito Harum Nickel, dan PT Multi Harpan Utama (MHU).
“Perusahaan-perusahaan ini banyak perusahaan atau bahkan CEO-nya yang belum pernah ke (IKN). Jadi aku bilang mungkin kita akan datang duluan. Ini prosesnya panjang, IKN dibangun 20-30 tahun, jadi bisa kita laksanakan,” ujarnya.