Jakarta –
Pemerintah berusaha mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia menjadi 7-8,0% pada tahun 2025. Rachmat Pambudi, kepala Menteri Rencana Pembangunan Nasional/BAPNA, mengungkapkan bahwa upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dilakukan melalui tiga hal, yaitu, pelatihan data yang unik, mengadaptasi distribusi dukungan sosial.
Rachmat mengatakan bahwa data unik dibentuk melalui pengembangan data sosial ekonomi nasional tunggal (DTSEN), yang dibuat melalui integrasi daftar sosial ekonomi, Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTK) dan mengintegrasikan data tentang percepatan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Dia mengatakan bahwa integrasi data ini bertujuan untuk menjamin program dukungan sosial dan kebijakan ekonomi tujuan. Rachmat mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya telah menerapkan strategi berbasis data untuk berbagai persyaratan dalam implementasi kebijakan.
“Ini telah dilakukan dan banyak hal yang terkait dengan data juga dilakukan dalam struktur sebagai menggunakan data sederhana,” katanya dalam audiensi dengan komisi Kamar Perwakilan XI, Selasa (03/18/2025).
Rachmat mengatakan, kartu kesejahteraan sosial, pengembangan perencanaan dan teknologi biometrik dibuat, digitalisasi distribusi bantuan sosial adaptif melalui penggunaan QRI untuk mendukung proses digitalisasi inklusif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi distribusi bantuan masyarakat.
Langkah selanjutnya mengatakan bahwa Rachmat harus meningkatkan pendapatan melalui kartu kunjungan, memperkuat ekosistem wirausaha dan memperkuat akses ke pekerjaan yang layak.
“Kemudian perdagangan bisnis, jaminan sosial untuk pengusaha dan pemberdayaan ekonomi melalui peran orang, non -pemerintah dan universitas,” katanya.
Lihat video “BP Taskin ingin penduduk tidak dapat bergabung dengan -People’s School”:
(ACD/ACD)