Jarta –
Layanan Makanan Nasional (Bapanas) menanggapi temuan banyak produsen beras yang memotong dosis beras di bawah label pengemasan. Pemimpin Bapanas Arief Prastyo Adi mengkonfirmasi bahwa beras yang tidak mematuhi dosis itu bukan beras pemerintah.
“Tidak, jika Anda keluar dari Bulu, pastikan untuk setuju dengan skala,” kata Arief ketika ia bertemu di Gedung Parlemen Indonesia, Jakarta Central, Senin (24/03/2025).
Arief menjelaskan bahwa stabilisasi harga pasokan dan pangan (SPHP) sesuai dengan dosis 5 kg dan 10 kg untuk bantuan sosial (bantuan sosial). Arief juga mengatakan bahwa praktik kecurangan berikut telah diperlakukan oleh makanan Takxore. Bahkan Menteri Koordinasi Pangan Zulkifli Hasan mengarahkan para produsen para tahanan yang nakal.
“Pak Menko (makanan, Zulhas) hanya mengatakan itu dipenjara jika dia mengurangi apa yang sedang menimbang nasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinasi untuk Departemen Makanan Zulkifli Hasan membuka suara untuk sejumlah besar 5kg beras (kg) dan minyak 1 liter. Menurutnya, bukti bahwa ini telah dilakukan harus ditangani sampai mereka dijatuhi hukuman penjara.
“Jika seseorang mencuri ukuran, minyak, nasi, apa pun, masuk penjara,” katanya kepada Kementerian Makanan dan Koperasi, Graha Mandiri, Jakarta Central, Senin (24/03/2025).
Temuan sembilan produsen yang memotong dosis beras di bawah label pengemasan diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Perdagangan Konsumen (PKTN) dari Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, Jumat (21/3) kemarin. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan) melalui manajemen PKTN, selama 2025 ada sembilan perusahaan yang mengurangi jumlah beras di bawah label pengemasan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan telah meningkatkan pengawasan untuk meringankan ini berulang kali. Dia juga menyatakan bahwa dia bekerja dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan.
“Kami terus melihat daerah -daerah itu,” kata Budi ketika dia bertemu wartawan di Borobudur Hotel, Jakarta, Minggu (23/23/2025).
Selain itu, Budi meminta semua pihak untuk memantau insiden tersebut. Ia juga berharap bahwa semua area ladang dapat disebutkan di Kementerian Perdagangan. (Kil / kil)