Jakarta –
Badan Gizi Nasional akan mengajak perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program makanan bergizi gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk pasokan makanan, pendanaan, dan lain-lain.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, sejauh ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, peluang kolaborasi masih terbuka.
“Kalau (swasta) datang, kami juga bersyukur. Beban kami akan diringankan,” kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Sejalan dengan itu, partai akan segera mengumumkan pembukaan asosiasi program MBG melalui website. Harapannya, ada perusahaan swasta yang berminat mendukung kelanjutan program ini.
Siapapun yang mau bermitra dengan kami, daftar di website. (Formulirnya) gratis, program ini program hebat, semuanya bisa,” ujarnya.
Kerja sama ini juga memberikan bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dan dukungan komersial melalui penjualan produk. Dadan mengatakan semua pihak bisa berpartisipasi.
Sementara itu, saat ditanya soal dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini belum ada. Menurut dia, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG secara mandiri. Dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri dianggarkan sebesar Rp71 triliun.
Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai Desember ini di 150 titik seluruh Indonesia. Sedangkan pelaksanaan program akan dimulai pada Januari 2025 dengan sasaran sekitar 3 juta anak pada tahap awal.
Ia menambahkan, pihaknya saat ini sudah mendapatkan data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya adalah bagaimana mengumpulkan data dari ibu hamil. Selanjutnya hal ini menjadi tugas Unit Pelayanan Gizi.
“Unit pelayanannya nanti ada 3.000 (porsi per hari). Dasarnya data sekolah, karena geospasial sekolah itu statis. Nanti kita tambah ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil. uangnya berkisar Rp 7 sampai 10 juta. Itu berbeda-beda tiap daerah,” jelasnya. (shc/kil)