Jakarta –
Read More : Prabowo Tak Perlu Bikin Lembaga Baru buat Makan Bergizi Gratis, Ini Alasannya
Presiden baru terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Badan Pendapatan Negara khusus untuk mengelola pendapatan. Badan ini merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal ini disampaikan Burhanuddin Abdullah, dewan penasehat Presiden baru terpilih Prabowo Subianto. Proses pendirian lembaga tersebut akan dimulai pada Januari 2025.
Berbicara di UOB Economic Outlook, Burhaneddin mengatakan: “Perubahan kelembagaan pertama yang akan terjadi adalah penerimaan negara. Insya Allah akan ada menteri pendapatan negara yang akan memisahkan pajak, bea cukai, dan PNBP dari kementerian keuangan.” Acara 2025, Rabu (25 September 2024).
Menurut Burhaneddin, kemauan politik tidak bisa selalu diandalkan dalam melaksanakan program strategis. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan kelembagaan.
Makanya tidak mungkin hanya kemauan politik, harus ada kapasitas untuk melaksanakan kemauan itu. Makanya perlu perubahan kelembagaan.
Selain pembentukan Badan Pendapatan Negara, Prabowo juga akan melakukan transformasi kelembagaan Kementerian BUMN.
“Karena ternyata BUMN kita bersama-sama $1 triliun, sekitar 60% PDB kita. Tapi ya, mungkin sekarang kita memang perlu meningkatkan kontribusinya, ayo kita tingkatkan, ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi budaya.” dan transformasi manajemen,” tegasnya.
“Jadi kita lakukan mulai Januari 2025,” imbuhnya.
Tonton juga videonya: Memahami Bahaya Rokok Ilegal di WJF 2024
(pembantu/kunci)