Jakarta –
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Dr. Hasto Wardoyo mengatakan, penyandang disabilitas mempunyai kemampuan memiliki pendapatan 22 persen lebih rendah dibandingkan masyarakat yang tidak mengalami disabilitas.
Hal itu diungkapkannya pada Workshop Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Pengurangan Stunt di Kabupaten Bengkulu, Rabu (8/5/2024).
“Penghasilan penyandang disabilitas berbeda 22 persen dengan yang bukan penyandang disabilitas. Lalu, bagaimana orang tua bisa membantu jika anaknya penyandang disabilitas? Ini yang jadi masalah,” kata Hasto dalam keterangan tertulis Antara, Jumat. (10/5).
Menurut dia, penurunan tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan daerah dan pendapatan per kapita, apalagi menghadapi bonus penduduk yang terjadi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, sekolah dan dunia usaha perlu bekerja sama untuk membuat rencana mitigasi.
Dokter spesialis kandungan ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kualitas seorang wanita, terutama asupan nutrisinya. Sebab jika tidak mendapat pendidikan dan asupan gizi yang tepat, berpotensi melahirkan janda tidak produktif di kemudian hari.
“Saat ini sekolah vokasi dan lapangan kerja harus mampu menurunkan stunting. Jika tidak, maka akan lahir generasi muda dari orang tua yang stunting,” ujarnya.
“Jumlah orang tua yang menjanda lebih banyak dibandingkan laki-laki. Masyarakat miskin ekstrem juga akan didominasi oleh para janda yang sudah berusia lanjut dan tidak bisa dijadikan anak produktif karena pendidikannya rendah,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, Dr. Hasto juga mencontohkan banyaknya pengguna alat kontrasepsi (KB) di beberapa kota dan kabupaten di Kabupaten Bengkulu yang berkontribusi terhadap penurunan infertilitas.
“Risiko stunting ada di dalam keluarga. Kalau KB baik maka risiko stunting akan menurun, namun ada keadaan yang tidak biasa, di Kota Bengkulu penggunaan alat kontrasepsinya sedikit, tapi mengurangi stunting itu bagus dia dikatakan. mengatakan.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Negara Bengkulu Rosjonsyah Syahili Sibarani menekankan pentingnya kerja sama antar daerah untuk mengurangi penyebaran kemiskinan. Salah satunya dengan pemutakhiran data penerima bansos dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antara pemerintah negara bagian dan daerah untuk mengurangi pertumbuhan.
“Ada kenaikan empat persen (infertilitas di Kabupaten Bengkulu) ini perlu strategi, kita tidak bisa sendiri, kita punya TNI, Polri, kita tunjuk mereka untuk membina anak-anak yang hidup di lingkungan sulit, Babinsa juga sudah datang. intervensi akan turunkan angka stunting Saya masih berharap Saksikan video “Strategi BKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14%” (suc/suc)