Jakarta –
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran telah meminta penjelasan kepada pemerintah terkait konsep pengembangan Ibu Kota Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur. Dia terhubung ke Malaysia.
Maulana menginginkan keamanan dari pemerintah untuk memastikan IKN menjadi pusat pemerintahan baru atau kota tujuan baru.
“Pemerintah harus jelas dulu. Apa sebenarnya tujuan dibangunnya IKN ini? Apakah untuk dijadikan destinasi baru atau ibu kota negara baru? kemacetan lalu lintas yang sudah memadat di Jakarta.
Menurutnya, jika pemerintah membangun IKN dengan konsep atraksi wisata dan berbagai jenis fasilitas wisata, maka pemerintah tidak akan fokus pada tujuan utama pembangunan ibu kota baru NKRI. Dia mencontohkan strategi yang dilakukan Malaysia.
Saya contohkan di Malaysia yang pusat pemerintahannya ada di Putrajaya. Tapi itu hanya tempat pemerintahan, bukan destinasi baru tapi hanya pusat bisnis pemerintahan, ujarnya.
Merujuk pada konsep yang diusung selama ini, Maulana menambahkan, IKN akan membangun fasilitas untuk kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Maulana menilai, rencana tersebut lebih tepat jika menyebut IKN sebagai destinasi baru, bukan sekedar perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.
“Kalau IKN sudah dipersiapkan dengan segala fasilitas yang bisa melayani berbagai jenis atraksi. Nah ini yang perlu kita waspadai, makanya kita perlu masterplan pemerintah untuk menyadarkan gedung IKN, apakah itu hanya milik bangsa. modal, atau mempersiapkan destinasi menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu,” ujarnya.
Maulana mengatakan, jika masterplan IKN membangun kota destinasi baru, maka akan menimbulkan kekhawatiran dari kalangan dunia usaha di Jakarta. Sebab pasarnya akan terpuruk jika kondisinya seperti ini.
“Di mana kita akan membangun IKN ini? Apakah akan menjadi tujuan wisata atau akan menjadi ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan?” kata Maulana
Selain itu Maulana menyebutkan dampak besar setelah ibu kota dipindahkan seluruhnya ke IKN. Dia memperkirakan Jakarta akan mengalami kelebihan pasokan karena okupansi hotel tidak lepas dari kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition) yang diselenggarakan pemerintah.
“Kalau benar seluruh pemerintah pindah ke sana (IKN), tentu ketersediaan fasilitas kalau bicara hotel akan kelebihan pasokan. Itu pasti,” kata Maulana.
Maulana mengatakan okupansi hotel di seluruh Indonesia mencapai 40-60% berkat dukungan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, jika seluruh pusat pemerintahan berpindah ke IKN, pendapatan hotel-hotel di Jakarta pasti akan terkena dampak negatifnya.
“Karena kalau bicara wisman, liburnya hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja, begitu juga dengan wisman. Maka Jakarta sendiri bukan tujuan utamanya untuk bersantai (hiburan), melainkan MICE. Menjadi kota bisnis dari jaman dulu, otomatis sangat bergantung pada pemerintah,” katanya.
Sejauh ini dikabarkan sudah ada enam hotel yang dibangun di IKN. Yang pertama adalah Hotel Nusantara. Hotel tersebut merupakan bagian dari proyek kawasan terpadu yang dibuat oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group (ASG) dan groundbreaking pada 21 September 2023.
Kemudian Vasanta Hotel yang merupakan proyek hotel bintang lima yang dikembangkan oleh PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group). Berikutnya, Four Points Hotel by Sheraton Four Points Hotel by Sheraton merupakan bagian dari proyek Superblok Pakuwon Nusantara tahap pertama.
Hotel lainnya adalah Nusantara Superblock Nusantara yang merupakan proyek investasi PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Kemudian BSH Qubika Hotel BSH yang merupakan bagian dari proyek BSH Community Hub tahap pertama di PT Karya BSH Mandiri. Dan yang keenam adalah Hotel Jambuluwuk Nusantara yang merupakan proyek investasi PT ARCS House Wisata Indonesia atau dikenal dengan Jambuluwuk.
***
Artikel ini sebelumnya telah tayang di CNBC Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, klik di sini. Saksikan video “Harga Tanah IKN” (lima/lima)