Jakarta –
Read More : Selamat! Komika Oza Rangkuti Resmi Nikahi Penyiar Aisha Lahtiba
Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda merilis sederet data perekonomian Indonesia yang kurang baik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sebagai respons terhadap kenaikan PPN sebesar 12 persen yang direncanakan pemerintah Indonesia, menurut surat terbuka tersebut.
Dalam surat terbukanya kepada pemerintah, Nailul Hooda mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2014 sebesar 5,15%. Sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,8% pada tahun 2023.
“Meski ada pernyataan pemerintahan Jokowi, inflasi terkendali. Namun konsumsi rumah tangga kita terus menurun yang menunjukkan masyarakat belum siap untuk mengkonsumsi lebih banyak barang,” ujarnya dalam surat terbuka kepada pemerintah: Kenaikan tarif PPN palsu yang ditemukan Deticom, Minggu (22/12/2024).
Bahkan dalam surat Nailul Hooda disebutkan, ada masyarakat yang hanya ingin menikmati kopi dalam kemasan sachet, harus berhutang ke warung terdekat.
Sementara itu, toko tetangga mungkin juga akan bingung atau menolak, tetapi tidak akan ada pelanggan. Jika mereka menjawab iya, bagaimana mereka akan merebut ibu kota hari itu. itu terjadi di hampir setiap toko kecil setiap hari.” geng di Indonesia,” ujarnya.
Saat itu, Naylul mengatakan kelas menengah Indonesia bisa memperketat ikat pinggang karena pendapatan mereka terbatas. Sedangkan beban yang harus ditanggung, mulai dari PPN, meningkat dari 10% menjadi 11%, dan kenaikan harga Pertalite akan menjadi 30% pada tahun 2022.
Dia menggambarkan situasi keuangan kelas menengah sebagai “over the peg”, dimana pengeluaran masyarakat jauh melebihi pendapatan mereka. Sebab, kenaikan upah kelas menengah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi.
“Berapa rata-rata upah minimum regional pada tahun 2022?” Hanya 1,09 persen. Bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhannya? Mari kita kembali ke apa yang saya katakan di awal, yaitu utang,” ujarnya.
Selain itu, per 18 November 2024, pengangguran akibat PHK sebanyak 64.751 orang yang terkena PHK. Angka tersebut meningkat 11,7% sejak November 2023 dan berpotensi terus tumbuh.
Dia menjelaskan penyebabnya adalah daya beli masyarakat yang melemah. Pada Mei hingga September 2024, Indonesia akan mengalami deflasi atau penurunan harga secara umum.
Lagipula, menurut dia, kondisi saat ini sama dengan krisis tahun 1997-1998. Dimana permintaan barang turun sehingga menyebabkan adanya penyesuaian produksi. Berkurangnya produksi memaksa perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja demi meningkatkan efisiensi produksi.
Dia juga tidak menyinggung rencana pemerintah menaikkan PPN sebesar 12 persen atas barang mewah yang akan diterapkan pada awal tahun 2025. Nailul menilai kebijakan tersebut tidak hanya akan membebani masyarakat, namun juga dapat menimbulkan pembangkangan sipil.
Dia mengatakan, pembangkangan sipil adalah mengabaikan kewajiban perpajakan seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (ATR) atau tidak membayar pajak kendaraan. Hal ini terjadi, kata Nailul Hooda, karena pemerintah tidak transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut.
Misalnya, dalam jumpa pers, Senin (16/12), pemerintah mengumumkan kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah.
“Sepertinya kisah heroik tentang memihak rakyat kecil dan membebani mereka dengan uang.” Namun pada Sabtu, 21 Desember 2024, dalam keterangan resmi Humas Administrasi Umum Pajak Dwi Astuti, pemerintah menyatakan seluruh barang kena PPN akan dinaikkan tarifnya,” bunyi surat itu. Seruan terbuka kepada pemerintahan Prabowo Subianto, seperti dilihat detikcom, Minggu (22/12/2024).
Kemudian, menurut Neylul, terdapat berbagai tindak korupsi di kalangan PNS yang baru-baru ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian aspirasi mereka tidak lagi didengarkan. Pasalnya, banyak aksi demonstrasi menolak PPN 12 persen yang dilakukan masyarakat.
“Situasi ini merupakan eskalasi gunung es dari segala macam permasalahan penggunaan anggaran. Pejabat yang melakukan pelanggaran bahkan kasus korupsi akut semakin membuat geram masyarakat atas kelakuan pejabat senior pemerintah, ujarnya.
Oleh karena itu ia meminta Presiden Prabowo Subianto berpihak pada masyarakat dengan membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12%, katanya Presiden Prabowo mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif PPN melalui mekanisme pengaturan pemerintah.
“Bapak (Presiden Prabovo) mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pelayanan Pajak. Tentu saja kami akan mempertanyakan bias dan otoritas Anda sebagai presiden. Dimana presiden hadir saat semua rakyat berteriak, saat rakyat mengeluh, saat rakyat memperjuangkan haknya? “Jangan sampai masyarakat menilai Anda hanya ada saat butuh suara,” ujarnya.
Tonton juga video Prabowo tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat: Masih ada sebagian masyarakat yang miskin:
(putaran/putaran)