Jaket –
Presiden Farbobo Subiano memesan peringkat Kabinet Merah untuk menghemat biaya dalam anggaran negara bagian 2025 (APBN) sebesar Rp 306,69 triliun. Licik, untuk pentingnya anggaran di kantor/lembaga (k/l) Rp 256,1 triliun dan dana transfer regional (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Menteri Keuangan Sri Molhani Indivati mengatakan pentingnya biaya dan fokus pada penggunaan kantor kelembagaan/anggaran untuk bidang -bidang untuk mendukung prioritas nasional. Salah satunya adalah membantu makan nutrisi gratis (MBG).
“Prioritas Pekerjaan dan Rencana Anggaran K/L Untuk membuat pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menyediakan dan menghemat forex dan mendukung implementasi makan siang nutrisi,” kata di Instagram @ssmindrawati, yang dikutip pada hari Jumat (1/24/2025).
Sri Moliani menyebutkan pentingnya program MBG untuk membangun anak -anak sehat Indonesia. Perangkat lunak ini juga penting yang juga mendorong -Sequivocal dan makanan.
“Membangun perlindungan nasional yang tinggi. Pentingnya efisiensi biaya dan fokus pada penggunaan K/L dan anggaran regional untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi di bawah pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dalam anggaran negara dan BUMN,” kata SRI moral moral .
Di masa lalu, Sri Molhani mengakui bahwa ia mengakui anggaran dalam posisi APBN untuk memberikan dana tambahan untuk program MBG. Seperti diketahui, Badan Nutrisi Nasional (BGN) memperhitungkan persyaratan anggaran tambahan untuk program MBG untuk mencapai Rp 100 triliun untuk melanjutkan tujuan semua anak di Indonesia.
“Ya, di seluruh pos APBN, semua prioritas yang telah ditetapkan dan dicapai oleh Presiden, sementara bagian dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan, kami mengenali dan agar mereka dapat didasarkan pada prioritasnya dan mengurangi efisiensi. Karate, Rabu lalu.
Pada hari yang sama, Prabowo telah menandatangani Presidensi (Inpres) No. 1 tahun 2025 tentang biaya biaya dalam implementasi APBN dan APBD 2025.
Dalam instruksinya, Kabinet Merah dan Menteri Kabinet Putih mempresentasikan hasil rencana anggaran yang baik untuk Komite Perumahan Indonesia (DPR). Setelah disetujui, diminta untuk melapor ke Sri Mulani sebelum 14 Februari 2025.
Mengidentifikasi program yang paling tidak efisien dapat dibuat dengan enam biaya kerja dan tidak aktif, IE biaya operasi kantor, biaya pemeliharaan, perjalanan formal, dukungan pemerintah, pengembangan infrastruktur, dan pembelian peralatan dan mesin. Dalam hal ini kecuali biaya karyawan dan bantuan sosial (bantuan sosial).
“Menteri Keuangan untuk mengubah kantor/lembaga dengan memblokir anggaran dan mengumumkan daftar implementasi IVA IVA dari Implementasi Anggaran (DIPA),” tulis Poin Kelima C di Inpres. (FDL/FDL)