Jakarta –
Read More : Kazuyoshi Miura Ancang-ancang Main di Musim ke-40 dalam Kariernya
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto memutuskan untuk tidak menerapkan insentif mobil hybrid di Indonesia. Pasalnya penjualan kendaraan hybrid tetap memuaskan. Sikap ini bertolak belakang dengan sikap pemerintah Thailand.
Diketahui, dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal II yang digelar baru-baru ini di Jakarta, Menko Airlanga menegaskan kepastian pemerintah tidak akan ada insentif untuk mobil hybrid.
Menurut dia, angka penjualan mobil hybrid sudah tinggi tanpa adanya insentif. Faktanya, penjualan mobil hybrid dua kali lipat dibandingkan kendaraan listrik baterai (BEV), ujarnya.
“Sebenarnya untuk otomotif sudah ada kebijakannya, jadi tidak ada perubahan/penambahan kebijakan lainnya,” AirLanga mengutip ucapan Hartarto, Rabu (7/8).
“Kalau kita lihat penjualan mobil hybrid hampir dua kali lipat dari BEV. Jadi sebenarnya produk hybrid sudah berjalan dengan mekanisme yang ada,” imbuhnya.
Sikap pemerintah Indonesia sangat berbeda dengan Thailand. Pasalnya di Negeri Gajah Putih, pemerintah terus memberikan insentif terhadap mobil hybrid seiring meningkatnya penjualan. Ia berharap kendaraan ini bisa menggantikan mobil berbahan bakar bensin di masa depan.
“Dalam lima hingga 10 tahun ke depan, sebagian besar volume penjualan akan berasal dari mobil hibrida dan listrik. Langkah-langkah untuk mendukung mobil hibrida diperlukan untuk mendorong investasi berkelanjutan di negara ini,” kata Narit Thirdsteerasukdi, sekretaris jenderal Dewan Investasi Thailand.
Mobil hibrida ‘penyelamat’ saat pasar lokal merosot, menurut laporan nasional Thailand. Penjualan kendaraan hibrida meningkat 56 persen pada Januari-April 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun berbeda dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Thailand justru melihat situasi tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Mereka berharap mobil hybrid bisa menjadi ‘penyelamat’ ketika penjualan mobil berbahan bakar bensin sedang anjlok.
BoI Thailand akhirnya mengumumkan insentif tambahan untuk pembelian mobil hybrid. Dari sebelumnya 11 persen, pajaknya akan diturunkan menjadi 6-9 persen pada tahun 2028 hingga 2035, tergantung seberapa banyak emisi yang dihasilkan.
“Ini merupakan teknologi penting dalam transisi menuju kendaraan listrik. Thailand berpotensi menjadi produsen utama kendaraan hibrida, dan mendukung produksi hibrida akan menghemat produksi suku cadang mobil,” kata Narit.
Namun, tidak semua produk dan produsen menikmati insentif ini. Sebab, banyak syarat yang harus dipatuhi oleh produsen. Berikut ringkasannya:
1. Aturan ini berlaku mulai tahun 2028 hingga 2035
2. Insentif hanya berlaku bagi produsen dengan investasi minimal 3 miliar baht atau Rp 1,3 triliun selama empat tahun berturut-turut mulai tahun 2024.
3. Kendaraan harus mematuhi peraturan tingkat kandungan lokal atau biasa disebut TKDN di Indonesia
4. Kendaraan harus mempunyai teknologi keselamatan dan keamanan sebagai standar produknya.
Kebijakan insentif mobil hybrid bertujuan untuk menarik investasi sekitar 50 miliar baht atau Rp 22,6 triliun. Langkah yang diambil BOI diharapkan semakin memperkuat posisi Thailand sebagai pasar utama mobil hybrid di Asia. Saksikan video “Media Vietnam: Meremehkan kemarin, sekarang memuji Indonesia” (sfn/rgr)