Jarta –
Pemerintah telah menarik hutang atau dana utang baru senilai Rs 224,3 triliun pada 28 Februari 2025. Jumlahnya setara dengan 28,9 persen dari pensiunan utang tahun ini, atau Rs 775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono merinci pendanaan utang terbesar, yang mengumpulkan 238,8 triliun rp nasional sekuritas (SBN). Kemudian, untuk mendapatkan pembiayaan utang dari Rp 14,4 triliun rp.
Sementara itu, dana non-hutang telah diperoleh sebagai minus Rp 4,3 triliun. Dengan demikian, pada 28 Februari 2025, dana anggaran mencapai Rs 220,1 triliun, menyumbang sekitar 35,7% dari total anggaran nasional.
“Pendanaan anggaran mencapai Rs 220,1 triliun atau 35,7% dari target APBN pada 28 Februari hingga 28 Februari 2025,” kata Thomas pada konferensi pers APBN -nya pada hari Kamis (03/13/2025).
Thomas menjelaskan bahwa pendanaan PDBN akan terus dikelola dan diukur. Pendanaan PDBN juga akan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dinamika pasar keuangan.
“Segera setelah pencapaian dicapai, tujuan pendanaan dijual sesuai dengan rencana, sambil mempertahankan biaya dan risiko yang hemat biaya,” jelas Thomas.
Sementara itu, Sri Mulyani mengakui bahwa penarikan dana yang dikumpulkan dalam dua bulan pertama tahun 2025 cukup besar.
“Ini berarti bahwa ada rencana pendanaan yang cukup utama. Yaitu, implementasinya pada awalnya sangat besar,” kata Sri Mulyani.
Anda juga dapat menonton video “Lublin Gao’s Man Dibunuh dengan Masalah Hutang”:
(FDL / FDL)