Jakarta –
Read More : Luhut Klaim Danantara Dikelola Orang Profesional, Jamin Tak Ada Titipan
Menteri Keuangan Sri Mulani Andrawati langsung tancap gas dan menggelar rapat koordinasi antar pemerintah usai dilantik oleh Presiden Prabhu Subyanto pada Rabu (22 Oktober). Salah satu yang dibahas adalah tata ruang milik Pemerintah (BMN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang bisa dijadikan perkantoran.
Sri Mulani mengatakan, pemanfaatan kantor BMN hendaknya dilakukan sesuai prinsip kepemilikan dan efisiensi. Dalam melakukan perpanjangan atau perubahan lokasi K/L, pihaknya akan mempertimbangkan lokasi dan lokasi yang mungkin diinginkan.
Apalagi mengingat BMN tidak aktif, kata Sri Mulani dalam keterangan resmi, Kamis (24 Oktober 2024).
Selain pemanfaatan BMN untuk kantor baru K/L, Sri Mulani juga menata kembali Rencana Aksi Anggaran (RKAKL) K/L dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024-2025. Hal ini dinilai signifikan karena adanya pergantian dan munculnya K/L baru di kabinet Merah Putih era Prabowo-Gibran.
Restrukturisasi ini harus dilakukan secepatnya agar berbagai program Presiden dan Wakil Presiden dapat segera dilaksanakan. Selain itu, restrukturisasi anggaran K/L harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Tentunya kita semua di birokrasi harus siap menghadapi perubahan ini, karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentunya mempunyai visi dan misi, serta ide-ide berbeda yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini, Peran Ketika birokrasi dialihdayakan, “normalitas itu penting,” jelas Sri Mullaney.
Sri Mulani juga mendesak percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) untuk mengalami transformasi K/L. Pejabat baru dan pelaksana tugasnya diharapkan dapat segera dilantik, khususnya pejabat yang mempunyai wewenang dan wewenang di bidang sumber daya internal dan pemanfaatan sumber daya kementerian/lembaga.
“Rapat koordinasi hari ini sangat strategis karena akan memutuskan apakah seluruh pemikiran, visi dan misi serta berbagai gagasan baru yang dilaksanakan akan terlaksana tepat waktu, dengan kualitas yang tepat dan tentunya tetap menjaga tanggung jawab. Anggaran yang memadai”, Tersedia opsi BMN dan pendanaan,” kata Sri Mullaney.
Sekadar informasi, rapat ini dihadiri oleh pejabat senior Kementerian Keuangan serta 84 Sekretaris Jenderal Kementerian dan Lembaga/Sekjen/Sekretaris Kementerian dan Lembaga serta Direktur Kantor Perencanaan dan Anggaran atas nama K/L adalah
Simak Videonya: AHY Bakal Berkantor di Kementerian Koordinator Gedung Marawis Eks Kantor Luhut
(bantuan/itu)