Batavia –
Sejumlah event online dan retail online hadir untuk memeriahkan libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Acara diskon akhir tahun ini diharapkan dapat menghemat devisa belanja pemerintah hingga Rp 80 triliun atau sekitar US$5 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan banyak asosiasi pengusaha yang memulai acara diskon. Ada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Diskon Buy Only Indonesia (BINA) 2024, hingga EPIC Sale yang diluncurkan hari ini.
“Kalau dihitung dalam satu bulan, dari Harbolnas, BINA hingga EPIC Sale, bisa dapat Rp 80 triliun. Nah, Rp 80 triliun kalau dirupiahkan sekitar US$ 5 miliar. Artinya US$ ini Tabungan luar negeri sebesar 5 miliar untuk musim belanja “Indonesia Berkeadilan”, kata Airlangga, pada acara Launching EPIC Sale di Alam Sutera, Tangerang, Minggu (22/12/2024).
Airlangga menjelaskan Rp. Rinciannya, untuk Harbolnas diperkirakan target transaksinya bisa mencapai Rp 40 triliun.
Kemudian pada acara Diskon BINA targetnya mencapai transaksi Rp 25 triliun. Sedangkan pada event Epic yang diluncurkan hari ini, target Rp 14 triliun harus tercapai di event ini.
“Tadi Pak Solehin (Presiden Aprind General) bilang kalau per hari ini Rp 1,2 triliun. Jadi kalau (10 hari pelaksanaan) Rp 12 triliun, dan 8%, harusnya kita tumbuh 8% Pak. Rp 14 triliun , ” jelasnya.
Dalam acara tersebut, Airlangga juga berupaya menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Ia menegaskan, seluruh barang tidak dikenakan PPN sebesar 12% yang menjadi salah satu syarat utama produk tersebut.
“Pertama, semua bahan pokok utama, termasuk keluarannya, tidak dikenakan PPN. Jadi keluaran dari MinyaKita, keluaran dari MinyaKita, kemudian keluaran dari gula pasir,” kata Airlangga.
Terdapat layanan pembayaran atau sistem pembayaran seperti Quick Response Code Standar Indonesia (QRIS) untuk e-Money. Menurutnya hal ini serupa dengan kepentingan bisnis kartu e-money yang tidak akan terpengaruh dengan kenaikan PPN hingga 12%.
“Oleh karena itu, QRIS tidak dikenakan PPN, seperti halnya transaksi kartu debit lainnya. Apalagi kalau sektor transportasi, kesehatan, dan pendidikan, semuanya tidak dikenakan PPN. Kecuali yang khusus, yang khusus akan ditentukan kemudian. Jadi penghasilannya bukan PPN,” jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Airlangga, perlu adanya dukungan Kementerian Perdagangan terhadap program tersebut, khususnya pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2024-2025 (Nataru). Ia berharap tujuan kerja tersebut dapat tercapai dan menunjukkan stabilitas perekonomian Indonesia yang kuat.
(shc/kil)