Jakarta –
Pada Senin (22 April), Departemen Pangan Nasional menggelar konsultasi dengan pihak-pihak terkait di industri pangan. Tujuan pertemuan tersebut adalah mengkaji aturan Harga Pembelian Pemerintah (GPP) dan Harga Eceran Maksimum (MRP) untuk gabah dan beras.
Kedua aturan tersebut tercermin dalam Peraturan Badan Pangan Nasional /Perbadan/ Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Gabah dan Beras Negara, dan Peraturan Badan Pangan dan Pertanian Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi. beras (HET). .
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, titik keseimbangan bisa segera ditemukan dalam bentuk angka nominal yang disepakati bersama.
“Menurut kami debat ini sangat bermanfaat. Apapun hasilnya, sulit untuk menyenangkan semua pihak, jadi carilah keseimbangan. Dan harus melihat daya beli masyarakat. Bagikan semuanya di forum ini agar semua bisa mengerti. Kami juga untuk kesejahteraan petani harus didorong untuk memperbaiki keadaan,” kata Arief dalam keterangannya, Rabu (24 April 2024).
Lebih lanjut Arief menyatakan akan membicarakan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihak Anda hanya akan meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya untuk mencatat.
Saya akan sampaikan pada pertemuan puncak. Karena setiap saya bertemu dengan Pak Presiden, saya pasti akan menanyakan kabar Kementerian Pertanian, Kementerian, Kementerian Perdagangan, dan pihak-pihak lain. , jadi data ini ada di tangan saya,” jelasnya.
Seperti diketahui, antara tanggal 3 April hingga 30 Juni tahun ini, Perum Bulog memperkenalkan fleksibilitas gabah dan beras di HPP untuk menambah cadangan beras pemerintah. Sedangkan pelonggaran HET untuk beras premium kelas konsumen diterapkan mulai 10 Maret hingga 24 April.
Soal relaksasi HET beras unggul, batas waktunya 24 April. Artinya opsi pertama kembali ke HET semula. Opsi kedua kebijakan libur ini diperpanjang, dan ketiga menyiapkan Perbadanan baru. , ” jelas Arief. Prasetyo Adi, Ketua NFA.
Senada dengan itu, Gusti Ketut Astava, Deputi Ketersediaan dan Keberlanjutan Pangan NFA, menyarankan agar Badan Pusat Statistik (BPS) dilibatkan untuk mengkaji dampak perubahan HPP dan HEP terhadap inflasi nasional.
“Karena banyak teman-teman yang menawarkan versinya sendiri, nanti kita akan minta teman-teman BPS menganalisis dampak inflasi. Nilai mana yang ditawarkan paling dekat dengan perubahan kecil inflasi. Jangan kita menetapkan harga tanpa memperhitungkan inflasi. Mari kita jaga agar inflasi tetap stabil dan baik. Kita harus memperhatikannya karena kita mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikannya.
Pertemuan hari ini dihadiri oleh Kelompok Kerja Profesional/Praktik Keamanan Pangan Profesor Bustanul Arifin, Profesor Dwi Andreas Santosa, Direktur Operasi dan Bisnis PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dan General President Pabrik Beras Indonesia Ronnie Lisapali. dan Persatuan Pengusaha Padi (PERPADI) Sutarto Alimoeso.
Kemudian, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan NFA, Maino Dwi Hartono, Direktur Otoritas Ketahanan Pangan Jawa Tengah Dyah Lukisari serta perwakilan Kementerian Pertanian, BPS, Perum Bulog, Ikatan Petani Nelayan Dasar (KTNA), Serikat Tani Indonesia (SPI) , Serikat Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan pemangku kepentingan industri pangan lainnya sedang online.
Saksikan juga video “Jokowi Akui Harga Beras Sedang Tak Turun Tajam”:
(data/rd)