Jaket –
Mantan Menteri Perdagangan Thomas Tasksia ke Mbuong, atau akan datang ke Tom ke Mabong, terus terdengar di persidangan. Namun, salah satu aspek yang dalam proses hukum ini adalah ketegangan dalam hal konsekuensi dari audit dan pengembangan atas (BPKP).
Tersangka menuntut salinan laporan audit segera, karena laporan itu menjadi basis penting untuk membangun kerugian finansial negara dari program.
Menurut spesialis hukum keuangan dari suatu negara dari fakultas Hukum Universitas Indonesia, Diane Fuja Nagaa Samatoping, hasil tinjauan BPKP dapat mengganggu keadilan yang tidak menyenangkan. Dia mencatat bahwa laporan peninjauan BPK sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat secara hukum menjelaskan kerugian negara, terutama dalam korupsi kriminal.
“Jika tidak ada hasil audit yang disajikan, publik memiliki hak untuk meragukan kualitas dan esensi audit,” katanya dalam jaket pada hari Jumat (3/14/2025).
Hal yang sama dilakukan oleh para ahli hukum pidana, Romley Atmitta. Dia mencatat bahwa pihak -pihak yang bersangkutan tidak disampaikan oleh laporan tinjauan BPP “tidak sopan di pengadilan” dan “Blipping Justice.”
Menurutnya, kritik BPK adalah bukti dasar dalam kasus ini, dan kegagalannya untuk hadir dapat menyebabkan proses hukum yang tidak adil dan mengarah pada keadilan yang salah. “Jika persidangan berlanjut tanpa hasil audit, itu bisa disebut kesalahan keadilan,” katanya.
Sementara itu, pengacara Tom Lambong, Ari Yosef Amir, menekankan bahwa partainya mengajukan permintaan bahwa kritik BPK harus ditransfer ke penggugat dan hakim. Menurutnya, hak terdakwa untuk mendekati dokumen yang relevan dalam proses pertahanan adalah beberapa hak hukum yang dijamin oleh hukum.
Ari kata Ari.
Permintaan transparansi ini tidak hanya terkait dengan hak -hak para terdakwa, tetapi juga keadilan dalam proses hukum, yang menarik perhatian rakyat. “Jika ada sesuatu yang salah dengan proses ini, maka semua orang Indonesia memutuskan dan tentu saja mempengaruhi lembaga penegak hukum.” (RRD/RIR)