Jakarta –
Kementerian Pemberdayaan Lembaga Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menyiapkan 48 Keputusan Presiden (Kepres) untuk mengelola 48 kementerian di Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto. Hal ini penting untuk proses transisi dan penataan kabinet.
Maklum, jumlah Kementerian dan Lembaga (KL) di pemerintahan Prabowo meningkat signifikan dibandingkan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di bawah kepemimpinan Jokowi, jumlah kementerian meningkat menjadi 34, dibandingkan dengan 48 kementerian di bawah kepemimpinan Prabowo.
Menteri Pan-RB Renee Vidyantini menjelaskan, pihaknya bersama Menteri Pan-RB era Jokowi Abdullah Azwar Anas telah menyusun proses transisi empat bulan lalu. Berdasarkan Perpres ini juga akan disusun Peraturan Presiden (Prepres).
“Kemarin PA sudah menyiapkan pekerjaan ini. Sekitar 48 Perpres sudah disiapkan untuk menata kementerian baru, setelah itu kita juga akan menyiapkan Perpres sementara,” kata Rainey kepada PAN-R Cayman, Senin, saat rapat usai serah terima jabatan (22/10/2024).
Sebelum menyusun Perpres tersebut, Rainey menjelaskan pihaknya perlu menyusun Perpres Sementara. Regulasi perlu menjadi acuan dan memperjelas tanggung jawab dan fungsi kementerian, khususnya kementerian yang baru dibentuk.
“Jadi biar kita beritahukan fungsi ini akan dialihkan ke mana, fungsi A dialihkan ke mana, fungsi B dialihkan ke mana, sehingga kementerian tahu apa yang akan mereka lakukan. Perpres, kami peraturan, dan struktur organisasinya. sudah ada, selanjutnya kita sekarang sedang “menyusun peraturan menteri PAN-RB, merencanakan bagaimana pergerakannya,” jelasnya.
Namun pada tahap awal, partai perlu menunggu selesainya Perpres Sementara tersebut. Perpres tersebut akan menjadi acuan awal pelimpahan pemerintahan, termasuk mutasi dan penataan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Peralihan ASN mencerminkan adanya beberapa kementerian yang dipecah dan dibubarkan, salah satunya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Reny juga memastikan ASN dimigrasi sesuai fungsinya.
“Jadi itu sesuai dengan amanah beliau. Lalu kita ada masalah anggaran. Nanti kita akan bekerja sama dengan Mensesneg dan kemudian Menteri Keuangan,” kata Rainey.
“Mereka juga akan meresmikan rencana itu, yang pertama disiapkan oleh seorang menteri, dan nanti kita akan mencoba menyiapkan peta jalan pelaksanaannya, yang akan menjadi salah satu proyek yang akan kita lakukan dalam 100 Akan selesai dalam beberapa hari. .” Lanjutan
Renee bertujuan untuk menyelesaikan transisi pada bulan Oktober ini. Persiapan sebaiknya dilakukan sebelum tahun baru agar permasalahan anggaran dan pengaturan sumber daya manusia (SDM) departemen dapat diketahui dengan cepat.
“Mungkin Oktober nanti kita upayakan semuanya selesai. Menteri-menteri harusnya bisa segera bekerja. Kalau tidak ada pergantian menteri, menteri-menteri juga bisa langsung bekerja. Menteri-menteri, jadi tujuh menteri koordinator juga.
Di luar itu, Renee sendiri berencana mengeluarkan Perpres sementara dalam 1-2 hari ke depan. Perpres tersebut saat ini ada di tangan Prabowo dan ia berharap bisa segera menerbitkannya.
“Mudah-mudahan bisa terbit (dalam waktu 1-2 hari). Jadi menurut saya Pak Presiden, ini persiapan yang sangat baik untuk kementerian-kementerian. Walaupun organisasinya mungkin kementerian besar, tapi ada tahapan persiapan yang berbeda-beda, ujarnya. .
Selain itu, bagi kementerian baru yang saat ini belum memiliki gedung kantor, Rainey mengatakan pihaknya dan Sekretariat Negara akan berkoordinasi untuk mengatur hal tersebut.
“Aset kita banyak dan mudah-mudahan ke depan karena saya tidak bisa bicara, itu bukan amanah MenPAN, kita akan mengatur organisasinya,” ujarnya.
Saksikan: Video Pelantikan Resmi 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabhu Gibran
(shc/kiel)