Jakarta –
APBN tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.600 triliun. Namun nilai APBN pada awal masa jabatan Prabowo-Gibran diperkirakan kurang dari Rp 300 triliun.
Menurut Drajad Wibowo, ekonom senior dan anggota dewan pakar TKN Prabowo, pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk mendukung banyak program, termasuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Drajad mengatakan diperlukan anggaran lebih besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 5,8-5,9% pada tahun depan. Dengan demikian, ada batu loncatan bagi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 8 persen.
“Bahkan pada tahun 2025, kita masih mengalami defisit. Saat ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan belanja negara sekitar Rp 3.600 triliun. Kita hitung begini, kalau bisa 8 persen saja tidak cukup,” ujarnya. Drajad dalam forum diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (9 Oktober 2024).
Sebagai informasi, berdasarkan APBN, APBN tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Namun, menurut Drajad, nilai tersebut masih belum mencukupi. “Berapa kekurangannya?” Ini masih kurang dari Rp 300 triliun. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat Rp 300 triliun? Dan dalam APBN tahun 2025, 45 persen pendapatan negara dialokasikan untuk pembayaran utang (debt financing),” ujarnya.
Drajad menambahkan, salah satu solusinya adalah melalui Badan Pendapatan Negara (BPN). BPN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara.
Di sisi lain, BPN membawa tiga unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan dengan menciptakan strukturnya.
Kedua, transformasi teknologi bertujuan untuk mengurangi pertemuan langsung antara wajib pajak dan petugas pajak. Jadi
Ketiga, transformasi budaya. Menurutnya, ini yang paling sulit. Namun, ia yakin teknologi bisa menjadi solusi transformasi budaya tersebut.
“Kebanyakan dari mereka bertanya. Apakah BPN otomatis naik? TIDAK. Tapi kita harus melakukannya sebagai pemicu transformasional,” kata Drajad.
Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Masyarakat Rp 3.621
(schc/hns)