Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Muliani Indrawati mengatakan anggaran Skema Pangan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto belum dialokasikan kepada kementerian atau lembaga (K/L) tertentu. Sekarang hanya diperuntukkan bagi Bendahara Negara (BUN).
Sri Muliani mengatakan, tim Prabowo harus memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Satu hal yang jelas: pemerintah saat ini hanya mengalokasikan 71 triliun yuan untuk rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahap awal 2025.
“Nah nanti kita lihat bagaimana tim presiden terpilih menyiapkan programnya dan kita lihat keselarasannya. Ditetapkan atau tidak dalam program itu akan menentukan siapa yang akan menjadi pelaksana dan bagaimana dana sebesar 71 triliun rupiah itu akan disalurkan. Kalau tidak berarti diperuntukkan bagi BUN,” kata Sri Muliani saat jumpa pers di kantor pajak, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
Sri Muliani menyatakan, pembahasan awal RAPBN 2025 akan terus dilakukan hingga kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Utara pada 16 Agustus 2024.
“Ada yang bilang mungkin sudah ada di BUN, tapi RUUnya masih harus disiapkan pertengahan Agustus,” kata Sri Muliani.
Thomas Givandono, anggota keuangan Satgas Sinergi Prabowo-Gibran, juga mengatakan rincian program makanan bergizi lengkap belum ditentukan oleh Prabowo. Pemerintahan selanjutnya masih menyusun kebijakan tersebut secara lebih rinci.
“Semua pertanyaan soal jumlah totalnya, bagaimana prosesnya, ditangani internal. Saya belum bisa menjelaskan detail teknisnya saat ini karena kami harus melalui siklus-siklus ini terlebih dahulu. Setelah siklus APBN ini selesai, kami akan menjelaskan semua hal teknis terkait program ini” (dukungan serupa).