Jakarta –
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan anggaran sebesar Rp66.644.541.000 untuk tahun 2025. Jika terpenuhi, pagu sementara Kementerian BUMN mencapai Rp344 miliar.
Erick mengatakan, anggaran yang dipatok Kementerian BUMN pada 2025 sebesar Rp 277 miliar. Angka tersebut turun 10% dari batas tahun 2024 bahkan 16% dari tahun 2023.
“Kementerian Keuangan menetapkan limit tahun 2025 sebesar Rp 277 miliar, namun tentunya ini lebih rendah 16% dibandingkan batasan sebelumnya sebesar 328 (Rp miliar) atau lebih rendah 10% dibandingkan batasan tahun ini pada tahun 2024,” ujarnya. Erick dalam rapat kerja dengan Panitia VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).
Terima kasih atas dukungan Komisi VI yang bisa menstimulasi tambahan Rp 66 miliar yang bisa kita peroleh, sehingga pagu tentatif yang kita harapkan di tahun 2025 menjadi Rp 344 (miliar), tambahnya.
Erick mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan BUMN.
Hal ini sejalan dengan yang selalu ditekankan Komisi VI, pentingnya meningkatkan kontrol terhadap pengembangan BUMN itu sendiri, ujarnya.
Tambahan anggaran yang diajukan, kata Erick, sejalan dengan target dividen BUMN yang meningkat menjadi Rp 85 triliun pada tahun 2024. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dividen BUMN saat ini yang dialokasikan kepada negara sebesar Rp 81,1 triliun pada tahun 2023.
“Rencananya pada tahun 2024, target dividennya sekitar Rp 85 triliun, yakni meningkat dari Rp 81 triliun. Oleh karena itu, dukungan, pengawasan, dan operasional Kementerian BUMN menjadi penting,” imbuhnya. (bantuan/gambar)