Jakarta –
Read More : Politikus Korsel Salahkan Wanita atas Meningkatnya Kasus Bunuh Diri Laki-laki
Sebelumnya, dilaporkan bahwa Presiden Prabovo Jissyo merilis arah Presiden (Inpres) No. 1 dari 2025 tentang pengurangan anggaran. Petunjuk Presiden diikuti dengan seorang menteri yang menyebabkan kementerian dan Institut Rp 256,10 triliun wajib untuk dokumen keuangan S-37/MK.02/2025.
Presiden Prabovo Jissyo membebaskan presiden no. 1 tahun 2025, yang menyangkut pengurangan anggaran. Berdasarkan arahan Presiden, diikuti dengan seorang menteri yang menyebabkan hal itu di Kementerian dan Institut Rp 256,10 triliun, termasuk Kementerian Kesehatan Indonesia, itu menyebabkan penghematan anggaran dan konstitusi RP 256,10 triliun, yang, yang, yang rp, yang merupakan RP 256,10 triliun rp, yang, yang rp, yang merupakan RP 256,10 triliun, RP, yang merupakan RP 256,10 triliun triliun, yang sebesar 256,10 triliun triliun, adalah surat keuangan wajib S-37 /mk.02 /2025.
Mantan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Prof. Taander Yoga Aditama memperingatkan bahwa ini tidak mempengaruhi anggaran perawatan kesehatan.
Mantan direktur penyakit menular di Asia Tenggara juga merekomendasikan, prioritas untuk penggunaan anggaran yang tersedia saat ini harus lebih disukai dalam kegiatan langsung di bidang ini, terutama sehubungan dengan pengkhotbah dan preventif. Pro. Taander juga mengingatkan kebutuhan untuk memastikan ketersediaan obat -obatan dan fasilitas perawatan kesehatan di masyarakat sehingga pengiriman tidak boleh terganggu.
Prioritas untuk penggunaan anggaran yang tersedia saat ini harus lebih disukai dalam kegiatan langsung di wilayah tersebut, terutama sehubungan dengan prajurit dan preventif. Pro. Taander juga mengingatkan kebutuhan untuk memastikan ketersediaan obat -obatan dan fasilitas perawatan kesehatan di masyarakat sehingga pengiriman tidak boleh terganggu.
Salah satunya dapat mengurangi kegiatan yang tidak perlu, seperti perjalanan resmi untuk kegiatan formal.
“Bersama dengan kebijakan umum untuk kementerian dan lembaga lain, hal -hal yang tidak perlu, seperti perjalanan resmi, kegiatan formal dan banyak lagi, serta memastikan keahlian di kantor kementerian, di kementerian menggunakan sumber daya manusia ASN menggunakan sumber daya manusia menggunakan ASN menggunakan ASN menggunakan ASN Menggunakan Sumber Daya Manusia, harus dikurangi.
Di tengah -tengah membantu pemangkasan AS, pemerintah juga dianggap secara intensif untuk melakukan diplomasi kesehatan global.
Dia mengatakan: “Apa yang harus diingat bahwa pengurangan anggaran ini tidak boleh mengurangi layanan medis untuk orang -orang kami, serta perawatan kesehatan yang komprehensif ini (bukan hanya obat -obatan), sesuai dengan kebutuhan sebagian besar penduduk Indonesia,” pungkasnya. Video Mengenali Video tentang Dampak Pemotongan Anggaran di Kementerian Kesehatan “Tonton Video Pengenalan” (NAF/KNA)