Jakarta –
Kementerian Rencana Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappa) dipengaruhi oleh pengurangan anggaran 50,8% dari atap awal 1.002,9 triliun rp atau 1,97 triliun rp. Dengan demikian, anggaran yang dimiliki oleh Rp 968,05 miliar pada tahun 2025.
Menteri PPN/Bappanas Chopmate Pambudi mengatakan bahwa jumlahnya adalah 75 miliar RP kurang dari rencana pemotongan awal 1.077,9 triliun. Keputusan diambil setelah pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Camenkue) pada 11 Februari 2025.
“Pada pertemuan bersama dengan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025, Kementerian PPN/Bappa telah mengurangi nilai kementerian. RP dalam RP dalam RP untuk pengenalan RP 1 002 di RP 1 002 untuk pertemuan kerja di pertemuan kerja.
Tachmat mengatakan bahwa tujuan efisiensi difokuskan pada barang dan biaya modal seperti perjalanan resmi, seminar, acara perayaan, biaya untuk dibeli. Dijamin bahwa panen ini dikecualikan untuk biaya karyawan dan bantuan sosial.
“Berdasarkan penyesuaian nilai efektivitas, Kementerian RP PPN/Bappenas adalah Kementerian Anggaran.
Seperti diketahui, Presiden Prabovo Subanto mendirikan 2025 Presiden Pemberitahuan (Inpress) No. 1, yang merupakan Anggaran Negara 2025 (APBN) untuk menghemat biaya dari 306,69 triliun rp. Jumlahnya telah diambil dari anggaran Kementerian/Institut (K/L) RP 256,1 triliun dan dana gear ke wilayah (TKD) 50,59 triliun rp.
Dalam hal ini, para menteri kabinet merah dan putih diminta untuk menyerahkan hasil identifikasi skema anggaran untuk persetujuan untuk Komisi Indonesia (DPR) untuk disetujui. Setelah dia disetujui, dia mengajukan permohonan untuk Menteri Keuangan Mr. Mulani untuk disajikan pada 14 Februari 2025 pada 14 Februari 2025.
“Kementerian organisasi memperkenalkan pemblokiran Kementerian Keuangan pada 21 Februari 2025, yang sebelumnya ditetapkan pada 14 Februari 2025, tetapi diperpanjang hingga 21 Februari 2025,” Chhremat menjelaskan.
Lihat Video: Aktifkan Arah Belanja Negara Prabavo, 3 Kriteria Kriteria
(Help/Ara)