Jakarta –
Read More : Verrell Bramasta Ganti Mobil Ibu Sambung yang Hancur Saat Kampanye
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (NPP)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan banyak daerah yang mengatasnamakan anggarannya pada proyek prioritas. Hal ini terlihat dari aplikasi KRISNA yang menyajikan rencana kegiatan Dana Hibah Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
Suharso mencontohkan kekurangan anggaran sehingga memunculkan program perbaikan pagar Puskesmas. Lalu ada juga anggaran revolusi spiritual yang salah satunya adalah rencana pembelian sepeda motor trail.
Pengalaman saya pertama kali masuk Bapenas, misalnya di KRISNA saya lihat getarannya, lalu saya lihat tempatnya, saya zoom terus, sampai akhirnya apa rencananya, ternyata pagar puskesmas dipulihkan, itu . terjadi,” kata Suharso saat rapat kerja dengan Panitia XI DPR RI, Kamis (13/6/2024).
“Terus ini kejutannya, judulnya tentang revolusi mental, saya cari terus, akhirnya beli motor trail, saya bilang ada hubungannya dengan itu ya, motor trail untuk jalan-jalan,” imbuhnya.
Suharso mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk mengontrol atau memberikan sanksi jika praktik seperti itu terjadi di wilayah tersebut. Sebab, peran Kementerian Pembangunan Nasional/Bapenas sangat terbatas dalam pengalokasian APBN.
“Jadi sepertinya kita sedang mengalami kebuntuan intelektual, kita mengalami kebuntuan teknokratis, jadi kita maklumi, tapi kita tidak bisa bergerak, jadi mungkin pemerintah perlu berbenah. Saya tidak melihatnya, karena anggarannya bukan milik kita. Kita alokasikan, tapi anggarannya bukan milik kita,” ujarnya.
Suharso mengatakan, ribuan proyek tersebut berasal dari daerah yang membutuhkan DAK Fisik atas nama prioritas. Misalnya, banyak kota yang meminta anggaran pariwisata untuk mendorong daerahnya menjadi tujuan wisata, namun tampaknya anggaran tersebut hanya untuk perbaikan toilet.
Bayangkan ribuan desa bertanya, mereka hanya ingin toiletnya diperbaiki, wah luar biasa, banyak sekali, jelasnya.
Suharso mengatakan, program seperti kekeringan biasanya dilakukan di banyak kementerian agar anggarannya terlihat besar dan bias. Belakangan ia mendorong salah satu pihak untuk mengalokasikan anggaran proyek tersebut.
“Program lawakan itu anggarannya besar sekali, karena kalau di sini di-tag multi A, B, C, maka dikatakan terhambat. Saya sampaikan kepada teman-teman di Bapenas, kami tidak mau melanjutkan multi-tagging lagi. , kami hanya ingin satu penandaan karena “Hal seperti itu terjadi di mana-mana,” katanya (help/rrd).