Jakarta –
Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdedikasi terhadap pengembangan UMKM dalam negeri. Hal ini dicapai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi proyek dan tindakan untuk mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor farmasi dan pangan.
Jangka waktu 5 tahun ini dilalui oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BPOM Taruna Ikrar dan langsung menandatangani kontrak selama 5 tahun. Menurut Eric, kedua belah pihak mengedepankan tiga hal.
Pertama adalah dukungan pasar digital UMKM (PaDi) yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM. Erick menegaskan, perusahaan BUMN tidak boleh mengadakan tender proyek senilai Rp 15 miliar atau kurang.
Nomor satu, kalau Padi UMKM yang merupakan ekosistem yang dibangun mulai tahun 2020, tender BUMN yang nilainya kurang dari Rp 15 miliar harus UMKM, kata Erick dalam tayangan YouTube BPOM. Selasa lalu.
“Keluarganya tidak boleh jadi pengelola BUMN, yayasannya, anak cucunya. Dan alhamdulillah sudah berkumpul 50.000 penjual, mungkin 90 persennya makanan,” imbuhnya.
Menurut Erick, rencana ini bisa menjadi langkah awal kerja sama Kementerian BUMN dan BUMN. Tekanan lainnya terkait PNM Mekaar.
“Kami juga menggabungkan program PNM Mekar yaitu program untuk ibu-ibu di pedesaan dengan pinjaman Rp 1 sampai 5 juta, jadi 21,2 juta ibu. Dalam hal ini, tidak ada ayah, semuanya ibu. Dan indikasinya, “mereka juga mengurusi kegiatan, seperti pangan, saya kira bisa serupa dengan yang ada di PaDi UMKM”, jelasnya.
Erick mengatakan, digitalisasi di PaDi UMKM dan PNM Mekaar akan semakin memudahkan pengembangan UMKM. Apalagi, terdapat 61 juta UMKM dan 92% di antaranya mendapat pinjaman dari bank BUMN.
“Kemudian mimpi yang lebih besar tentunya bagaimana mengkonsolidasikan 61 juta ini, kita punya 92 persen. Jadi kita harus bekerja keras untuk 5 tahun ke depan,” tambah Erick.
Sementara itu, Taruna menyebutkan, terdapat 9.088 UMKM yang produknya terdaftar di Indonesia dari total 10.080 industri. Menurut dia, jumlah tersebut tergolong kecil. Sedangkan untuk segmen farmasi jumlahnya hanya 1.100.
“Nah, berdasarkan laporan yang kami terima dari staf kami di seluruh wilayah Indonesia, jumlah UMKM asal pangan olahan dari total industri yang terdaftar di wilayah kami ada 10.080, yang mana UMKM yang terdaftar hanya sekitar 10.080. 9.088 Sangat sedikit,” jelas Taruna.
Ia mengatakan BPOM juga berperan penting untuk kepentingan banyak pihak, termasuk UMKM. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Lihat juga videonya: Pemenang penghargaan detikcom atas inovasi pengelolaan yang baik di sektor BUMN
(ily/kil)