Jakarta –
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR menyusun undang-undang (UU) baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Keputusan tersebut harus diambil dalam dua tahun ke depan.
Airlangga mengatakan, pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu keputusan tersebut secara menyeluruh. Rapat akan digelar bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama DPR RI sebagai lembaga legislatif.
Oleh karena itu, keputusan dan keputusannya masih kami pelajari. Kami akan segera bertindak ya, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2024).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menilai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja akan membuat pekerjaan lebih mudah dipahami. Aturan baru tersebut juga diyakini bisa membenahi aturan tumpang tindih yang muncul di UU 13 Tahun 2003 dan UU 6 Tahun 2023.
Jika semua persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, sistem regulasi dan hukum diyakini akan mudah menjadi pengalih perhatian dan bereaksi terhadap ancaman pengangguran dan ketidakadilan yang sudah berlangsung lama. Hal ini seringkali menimbulkan kerugian bagi pekerja/karyawan dan pengusaha/pengusaha.
Keputusan ini merupakan bagian dari keputusan dalam hal no. Diketahui, UU Ketenagakerjaan tertuang dalam UU 13 Tahun 2003, kemudian dimasukkan ke dalam UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo Subianto berjanji akan mengikuti keputusan Departemen Kehakiman yang memperbolehkan mayoritas buruh untuk meminta uji materi UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Tentu saja pemerintah akan mengikuti keputusan Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, jangka pendeknya adalah terkait pengupahan, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, berkomunikasi dengan pekerja, pekerja, dan pengusaha, kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, permasalahan pengupahan terkait frasa “kehidupan yang baik bagi rakyat” dalam UU Cipta Kerja diperjelas dalam UU Pemerintah 51 Tahun 2023 dengan memasukkan beberapa tolok ukur dalam perhitungan ketenagakerjaan.
Airlangga mengatakan, pemerintah kini fokus pada aturan pembayaran yang harus diselesaikan pada November 2024, guna menentukan upah minimum pada tahun 2025.
“Dari Pemerintah yang terpenting saat ini adalah penetapan UMP. Agar tidak terlalu lama, karena siklusnya dimulai pada bulan November,” tutupnya.
Simak videonya: Airlangga pastikan ekspor dan impor Sritex tetap berjalan
(jam/jam)