Jakarta –
Sejumlah kunjungan kerja ke seri di Paris, Prancis, mengoordinasikan Menteri Koordinasi Hartarto Menteri Ekonomi untuk beberapa perwakilan dan perwakilan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (ESAO).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Duta Besar Australia, Duta Besar dan Duta Besar Jepang untuk Jerman, Belanda dan Polandia. Duta Besar adalah perwakilan dari negara -negara persahabatan yang telah memberikan atau berjanji untuk mendukung percepatan proses aksesi Indonesia di OECD.
Duta Besar Airlangg menyambut baik dukungan dari negara -negara persahabatan untuk upaya Indonesia untuk berpartisipasi dalam ESAO, dari pembukaan pembukaan diskusi pada Februari 2024 hingga tahap penilaian independen saat ini.
“Indonesia dengan bangga menjadi negara pertama di ASEAN, OECD di negara komersial,” kata Airlangga dalam sebuah pernyataan tertulis (20.05.2025) pada hari Rabu.
Menurut Airlangg, Indonesia melangkah untuk bergabung dengan ESAO memotivasi negara -negara ASEAN lainnya, yaitu Thailand, yang diikuti pada Juni 2024.
“Prioritas pemerintah Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja dan mencapai tujuan pertumbuhan 8% secara bertahap,” katanya.
Oleh karena itu, penggabungan Indonesia ESAO akan mendukung cita -cita utama EMAS 2045 Indonesia. Menurut Airlangga, ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan proses transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, modal, keterampilan, dan teknologi.
Konversi semua bidang ini diperlukan, karena Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% -8% selama 20 tahun ke depan untuk keluar dari perangkap nasional yang berpenghasilan menengah (perangkap pendaftaran menengah).
Tujuan pemerintah Indonesia adalah untuk memperkenalkan proses yang menyertai OECD untuk tiga hingga empat tahun ke depan. Selain itu, untuk mempertahankan impuls dan sinergi program pemerintah, aksesi Indonesia ke OECD termasuk dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Tujuan Indonesia adalah untuk memberikan proyek memorandum asli sebelum Juni 2025 untuk siap menandai langkah -langkah aksesi -lisensi liece pada pertemuan Dewan OECD Kementerian pada Juni 2025. Indonesia akan mempercepat adaptasi semua instrumen OECD.
Untuk mendukung tahap -tahap aksesi ini, sekretariat tim nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dukungan kapasitas di sejumlah bidang penting, proses implementasi komprehensif dan potensi untuk memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam hal ini, koordinasi Menteri Airlangga mengungkapkan peluang untuk kerja sama dan dukungan untuk berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia.
Bidang paling penting yang membutuhkan Indonesia adalah peningkatan kesadaran dan kemampuan untuk meningkatkan pasokan seminar atau lokakarya, bantuan teknis dan tim ahli di kementerian/ lembaga dan dukungan di Sekretariat ESAO di lokasi Indonesia. (Ile/hns)