Jakarta –
Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurthy Yudoyoano alias AHY mengumumkan laporan audit ATR/BPN (LHP) mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Audit Keuangan Indonesia. badan (BPK).
Hal itu diungkapkannya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima hasil LHP LKPP tahun 2023 dan menerima predikat WTP dari BPK RI pada acara Pemaparan Laporan Keuangan LHP (LHP LKPP) tahun 2023.
“Sebelum Ketua (BPK) dan jajarannya menyerahkan LHP LKPP kepada Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet Indonesia Progresif. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan keuangan selama ini sudah ada kemajuan yang baik. Status WTP ke Kementerian ATR/BPN.
Lanjutnya, “Saya akan melaksanakan apa yang diperintahkan Presiden, yaitu mencapai WTP itu tidak mudah, tapi kita tidak boleh menganggapnya sebagai prestasi, melainkan sebuah standar, kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang.”
AHY mengatakan, ke depan ia ingin Kementerian ATR/BPN terus berhati-hati dalam mengelola keuangannya baik di pusat maupun daerah sebagaimana ditunjuk presiden. Pihaknya akan terus berupaya, meski tantangannya adalah format ATR/BPN yang struktur organisasinya vertikal.
“ATR/BPN itu unik. Mungkin sebagian besar kementerian bukan organisasi vertikal, di pusat strukturnya sudah lengkap, di tingkat kabupaten ada kanwil, kanwil, dan kantor pertanahan. Semua yang mengatur dan mengatur anggaran. .semua orang harusnya begitu. dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya.
Menurutnya, sebagai lembaga yang mempunyai peran besar dalam pelayanan publik di bidang pertanahan, sangat penting melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan. Korupsi dan manipulasi di daerah diharapkan dapat dihindari.
Baik itu korupsi, manipulasi, dan lain-lain. Memastikan IPAL ini menjadi standar adalah tugas yang harus dipenuhi oleh Kementerian ATRBPN, pungkas video tersebut. AHY bilang uang ganti rugi pembebasan lahan IKN akan” (shc/rrd )