Jakarta –
Wakil Ketua Komisi Daerah (APBN).
Awalnya, kata Dolphy, pemerintah setiap tahunnya mengkompilasi angka pengangguran, angka kemiskinan, angka kemiskinan ekstrim, rasio Gini, dan sebagainya. Ia berpendapat, seharusnya ada sanksi dalam program K/L jika target tidak tercapai.
“Contohnya kita usulkan angka pengangguran terbuka ada K/L, karena pekerjaan gagal memperbaikinya, tidak bisa diabaikan. Masyarakat sudah lama menunggu. Gaji ASN naik, indikatornya tidak pernah gagal. ,” kata Dolphy dalam pertemuan tersebut. Komisi XI DPR RI bekerja sama dengan pemerintah, Rabu (28/8/2024).
Dolphy mempertanyakan siapa yang harus disalahkan jika berbagai tujuan pembangunan prioritas nasional tidak tercapai. Pemerintah diyakini harus menetapkan imbalan dan hukuman yang jelas dalam bentuk akuntabilitas.
“Kementerian/lembaga terkait ini, sebagai Dirjen, bertanggung jawab atas hal yang kita tulis di sini, tingkat kemiskinan, Gini Ratio dan sebagainya, mereka bertanggung jawab, tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujarnya. Dolphy
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku secara prinsip setuju dengan gagasan tersebut. Pada dasarnya punishment merupakan imbalan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah.
“K/L sepakat dalam semangat dan prinsip bahwa reward dan punishment harus menjadi bagian dari paket lengkap dalam hal insentif terhadap hasil dan outcome yang diharapkan,” kata Sri Mulyani.
Meski demikian, Shri Mulyani menilai kinerja perlu kajian serius agar reward dan punishment tidak salah perhitungan. Alasannya adalah bahwa pencapaian suatu tujuan, misalnya pengangguran, bersifat antar kementerian/lembaga.
“Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui K/S mana yang paling bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab yang ditunjukkan terkait dengan reward yang diberikannya, sehingga mungkin kita tidak salah memberikan sinyal reward dan punishment,” ujarnya. dikatakan.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan alokasi dana ditentukan oleh peraturan presiden yang prosesnya sangat panjang. Oleh karena itu, diperlukan waktu untuk mengimplementasikan usulan tersebut.
“Jadi caranya akan memakan waktu, tapi kita memahami semangatnya dan nanti kita akan memikirkan sistem token yang Pak Dolphy tadi sampaikan, mungkin kita bisa memikirkan cara atau metode lain, tapi sesuai dengan semangat reward. ,” kata Shri Mulyani.
Simak Videonya: Jokowi Sebut PNS Tuki Ditunjuk Beli Produk Lokal
(bantuan/taruhan)