Jakarta –
Read More : Arab Saudi Dikecam karena Bikin Hotel Mirip Film Lord of the Rings
Responden manajemen ekonomi Airlangga menjawab dari bisnis kenaikan pajak (PPN) dan 12%. Seorang petani khusus (ALB) dari Kamar Dagang dan Induksi (Kadin) mengajukan pertanyaan ini pada saat 2024 pertemuan modal (Rapimnas), yang terjadi hari ini.
Salah satu tim ALB meminta keputusan dan fitur pemerintah. Selama beberapa hari terakhir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Biner Pandjaita mengatakan akan ditunda dalam satu tahun lagi.
“Sekarang ada 2 kata tentang scat, kemarin saya membaca media, Mr. Luhut mengatakan bahwa itu tidak dikatakan. Karena itu, kami dilestarikan. Jika dan kami bisa, R. Kadin sebenarnya mengusulkan ia tidak meningkatkan PPN” Tentu saja, telah dikurangi menjadi situasi ekonomi saat ini, “katanya.
Sebagai tanggapan, Airlangga mengatakan dia tidak bisa memberikan uang kepada bisnis di sesi tersebut. Karena, menurut pendapatnya, tekad pemerintah bukanlah pemerintah. Dia juga mengatakan kepada pengusaha untuk membaca 2021. 7 dalam kontraksi hukum pajak (UU HPP).
“Saya tidak akan menjawab di sebelah pajak di sini, karena tidak menulis perintah,” Biarkan Airlangg.
He also urged the businessman to ask the Commission Xi DPR r Qss, Communis Marcus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Mekus Dia menekankan kebutuhan orang -orang yang terkait dengan orang secara gratis dan dibayar dan valt, seperti yang penting, lebih sehat.
“Jadi jangan tanya pemerintah, tanyakan komisi xi. Untuk keputusan komisi XI untuk mengikuti keputusan komisi (kil / kil)