Jakarta –
Read More : Rosan Pastikan Danantara Siap Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional
Presiden Prabowo telah resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 kepada kementerian dan lembaga. Ia juga menerbitkan buku penyaluran transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2025.
Penyerahan tersebut berlangsung di Istana Jakarta pada Selasa (12/12/2024). Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Sri Mulyani mengatakan penyerahan tersebut juga merupakan penanda pelaksanaan anggaran pemerintah (APBN) tahun 2025.
“Untuk itu Pak Presiden, kami menghargai kesediaan Bapak untuk menyerahkan contoh DIPA kepada seluruh menteri dan kepala lembaga serta daftar transfer daerah tahun 2025 kepada gubernur,” ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan APBN 2025 disusun pada masa transisi hasil pemilu 2025. Dalam proses penyusunannya pemerintah dan DPR sudah menghubungi dan berkonsultasi dengan presiden terpilih agar rencana pembangunan prioritas presiden terpilih tersebut. bisa lebih baik. Tetap pada APBN 2025.
“Dukungan DPR bersifat konstruktif dan efektif dalam penetapan APBN 2025, termasuk memberikan keleluasaan dalam mengantisipasi bentuk dan prioritas baru,” ujarnya.
Sri Mulyani juga mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Sebab, dianggap sebagai pemimpin penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan transparan.
Dikatakannya, APBN merupakan instrumen penting yang secara pasti menentukan pembangunan bangsa dan melindungi masyarakat dan perekonomian dalam menghadapi perubahan gejolak, guncangan, dan krisis perang.
“Hal ini menuntut APBN untuk terus menjaga kekuatan, keandalan, dan sistemnya agar tidak menjadi sumber permasalahan,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja pemerintah tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024.
Ketika belanja pemerintah pusat mencapai $2.701.4 triliun, IDR bertujuan untuk memperkuat program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi dan perumahan.
Sedangkan alokasi transfer daerah sebesar Rp919,9 triliun yang bertujuan untuk mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan terpadu.
Kemudian target pendapatan pemerintah tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Penerimaan tersebut akan diperoleh melalui upaya yang lebih besar dalam menghimpun penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak serta penerimaan negara bukan pajak.
Lihat juga video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T
(rd / rrd)