Jakarta –
Read More : Pentingnya Implementasi K3 untuk Pekerja dan Perusahaan
Program Makan Bebas Gizi (MBP) akan memberikan kontribusi sebesar 0,86% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025, atau pertama kali pada tahun 2025-2029. Hal tersebut disampaikan Rahmats Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), dalam sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) BAPENAS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) .
Rahmat mengatakan Rencana Strategis Nasional (PSN) “Makanan Bergizi Gratis” akan berdampak besar bagi masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan nutrisi kepada ibu hamil, bayi, dan anak usia sekolah, namun juga mendorong prestasi dan partisipasi siswa.
“PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% pada tahun pertama RPJMN (2025),” kata Rahmat dari kantor Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapena di Menteng. Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
Secara konsep besar, pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp71 triliun untuk melaksanakan program ini. Selain pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86%, program ini juga akan merangsang permintaan baru terhadap produk pertanian, pangan dan lapangan kerja, sarana dan prasarana logistik, serta mendorong desa mandiri pangan, energi, dan air.
Rachmat mengatakan, “Strategi Big Push” yang diusung Presiden MBG, Prabowo Subianto, merupakan salah satu program yang bisa segera dilaksanakan. Menurut dia, indikator permintaan yang tinggi berkontribusi terhadap terciptanya pasokan yang besar.
Jadi pasokan yang didorong oleh permintaan ini menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang fenomenal. Dan program PSN ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, ujarnya.
Selain itu, dalam Musrembang hari ini, Rachmat berharap dapat mengembangkan program-program yang dapat diterjemahkan oleh pemerintah pusat dan daerah secara harmonis, terpadu dan terstruktur.
Ekosistem pembangunan daerah harus mendukung hal tersebut, seperti perencanaan wilayah, kepatuhan terhadap standar pelayanan minimum (SPM), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan fondasi keuangan daerah.
“Ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah sangat tinggi. Untuk itu perlu digalakkan strategi konsolidasi perekonomian daerah melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan alternatif pembiayaan dan mendorong belanja yang lebih produktif,” ujarnya. (ACD/ACD)