Jakarta –
Melihat ke belakang pada tahun 2024, kita melihat bahwa tahun ini penuh dengan insiden siber yang memakan banyak korban jiwa dan terjadi tanpa pandang bulu. Yang sangat memprihatinkan, masyarakat kelas menengah ke bawah juga menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh oknum penipu yang tidak pandang bulu dan tidak bermoral. Hal ini semakin diperumit dengan maraknya perjudian online yang tampaknya saling bahu membahu menarik masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.
Masyarakat terbuai dengan mimpi indah untuk mendapatkan penghasilan yang mudah tanpa harus bekerja keras, dan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok malah dipertaruhkan dan jika mereka kehilangan uang karena berjudi, uang itu akan digunakan untuk pinjaman, yang mana membuat mereka semakin bingung dan hancur. . Pemerintah khususnya Komdigi telah berupaya untuk memberantas perjudian online tersebut dan yang terbaru Komdigi meminta bantuan perbankan untuk membatasi penggunaan rekening bank dalam bertransaksi perjudian online.
Apakah cukup atau ada hal lain yang bisa dilakukan Komdigi mengingat posisinya yang sangat strategis sebagai pengambil keputusan baik di bidang Internet maupun telekomunikasi. Manfaat digitalisasi dan Internet?
Manfaat positif dari digitalisasi dan Internet adalah pemerataan akses Internet, yang memungkinkan seluruh komunitas mengakses barang dan jasa yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, selama setiap komunitas memiliki akses terhadap Internet.
Dan biaya aksesnya sangat minim atau hampir tidak ada biaya tambahan. Digitalisasi dan Internet menghilangkan banyak inefisiensi seperti hilangnya perantara atau perantara, barang dan jasa bisa langsung sampai ke konsumen dengan harga lebih murah.
Digitalisasi ini juga mengganggu banyak sektor bisnis, seperti sektor transportasi ride-hailing, yang menyediakan layanan transportasi yang lebih murah dan efisien, sektor ritel, dengan kehadiran komersialnya secara elektronik, yang menyediakan layanan dan sumber daya keuangan yang andal dan lebih murah kepada konsumen. cabang. sektor yang memberikan layanan keuangan terutama kepada masyarakat tanpa harus mengunjungi kantor fisik.
Dampak negatif digitalisasi dan internet
Namun sebaliknya, digitalisasi dan Internet membuka kemungkinan mengakses hal-hal negatif dan mengakselerasi hal-hal negatif tersebut dengan kecepatan dan jangkauan yang luar biasa dan efektif. Perilaku negatif yang keterlaluan ini masih kita rasakan hingga saat ini, seperti maraknya prostitusi online, penipuan dan penipuan yang dapat dilakukan oleh penjahat secara online dan tidak dibatasi oleh hambatan geografis karena mereka menggunakan Internet.
Atau perjudian online dalam bentuk offline sudah menjadi masalah besar dan sulit di Indonesia, namun secara teknis dapat ditemukan dan akses fisik dapat dipantau dan dibatasi. Namun, risiko perjudian offline berubah menjadi perjudian online kini jauh lebih berbahaya dibandingkan perjudian offline dengan bantuan digitalisasi dan internet.
Dan perjudian online berbeda dengan perjudian offline karena sulit ditemukan dan terbatas. Permasalahan besarnya adalah target kelas menengah memiliki tingkat literasi finansial dan digital yang rendah, yang dampak jangka panjangnya seperti kecanduan yang akan sangat merugikan generasi muda di Indonesia.
Peran Komdigi Jika ditanya organisasi mana yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab tertinggi dalam permasalahan cybercrime ini, tentu ada organisasi bernama Komdigi. Siapakah wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang tugas pokok dan fungsinya adalah: Membangun dan menetapkan kebijakan pembuatan di bidang pengelolaan sumber daya, perangkat pos dan TI, administrasi pos, TI, pengelolaan aplikasi TI, pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan sumber daya, pos dan perangkat TI, manajemen pos dan TI, manajemen aplikasi TI. informasi dan media massa.
Dengan kekuasaan dan kewenangan sebesar itu, Komdigi akan mampu melakukan hal-hal yang strategis dan bermakna untuk mencegah ekses negatif digitalisasi. Dan mungkin Komdigi juga perlu mulai memikirkan kedudukan dan kewenangannya.
Komdigi sebagai pengambil keputusan harus mampu memposisikan diri secara strategis untuk mewujudkan akselerasi digital yang optimal dan mencegah negativitas berlebihan akibat digitalisasi dan Internet kepada masyarakat Indonesia.
Seperti nasehat Paman Ben kepada Spider-Man: Dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar: Dengan kekuatan besar datang pula tanggung jawab besar. Beberapa strategi yang mulai dijalankan Komdigi sudah menunjukkan arah yang cukup baik. Misalnya saja ketika Komdigi meminta bantuan OJK dan perbankan untuk memantau dan memberantas transaksi perjudian online. Serta pembatasan transfer pulsa seluler yang tampaknya digunakan untuk transaksi perjudian online.
Seharusnya Komdigi melakukan kerja yang lebih strategis yang berdampak langsung dalam menindak kejahatan dan perilaku negatif berlebihan dalam digitalisasi dan Internet, dibandingkan memblokir situs-situs yang mempromosikan perjudian online dan malah mengidentifikasi moderator permainan judi online yang sebenarnya, akun perjudian online, dan host judi online ditentukan hanya dengan melihat setiap iklan judi online yang muncul. Karena setiap iklan judi online pasti akan menyebutkan 3 fakta penting utama tersebut.
Selain itu, ada baiknya jika Komdigi dengan peran dan kewenangannya di bidang Pos dapat mengarahkan operator seluler untuk menawarkan insentif kartu pascabayar yang jumlahnya sangat rendah di Indonesia. Faktanya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain di Asia Pasifik, dimana sebagian besar negara berkembang akan memiliki tarif kartu prabayar yang sangat tinggi, dan negara-negara maju akan memiliki tarif kartu prabayar yang tinggi. pengguna pascabayar.
Banyaknya penggunaan kartu prabayar memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dan jika tingkat penggunaan kartu prabayar dapat dialihkan ke kartu pascabayar, maka secara tidak langsung hal ini akan berdampak positif dan mengurangi eksploitasi, penyalahgunaan kartu seluler untuk melakukan kejahatan. . .
Selain itu, persyaratan registrasi kartu prabayar memiliki celah besar, siapa pun bisa mengajukan kartu prabayar asalkan memiliki data kependudukan seperti nomor NIK dan KK. Padahal kita semua tahu, apalagi nomor NIK dan KK, bahkan nama gadis ibu kandung warga Indonesia pun bocor dan diperjualbelikan di dark web.
Penulis mengetahui bahwa mengubah tren prabayar ke pascabayar tidaklah mudah karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, melibatkan instansi lain, kementerian, dan operator telepon seluler terkait yang mempunyai pengaruh dan pengaruh yang kuat di pemerintahan.
Namun jika hal ini ingin dilakukan secara adil dan berlaku bagi seluruh operator, maka operator dan pemangku kepentingan harus memahami hal tersebut, tentunya dengan mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban eksploitasi kartu prabayar. Simak video “Video: Komdigi lakukan pengecekan sistem internal pasca kejadian Judol” (asj/asj)