Jakarta –
Pemerintah ingin mengganti skema subsidi berbasis NIK pada layanan KRL Jabodetabek. Rencana tersebut memicu protes masyarakat.
Sebagai informasi, perubahan skema subsidi berbasis NIC disajikan dalam dokumen Buku Catatan Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Dokumen yang dikutip detikfinance ini memuat beberapa perbaikan skema VIAP perkeretaapian. Salah satunya adalah penyempurnaan sistem e-ticketing KRL Jabodetabek.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan perubahan skema ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi transportasi yang lebih tepat sasaran.
Ya, ini (skema subsidi berbasis NIK) bertujuan untuk memberikan subsidi yang tepat sasaran, kata Adita Iravati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, saat dihubungi detikcom.
Adita mengatakan, pemerintah sedang mengkaji penerapan subsidi berbasis NIK KRL dengan PT KAI sebagai operatornya. Bahkan, Adita mengatakan, sebenarnya jika dilihat dari sistemnya, penerapan subsidi berbasis NIC sudah siap diterapkan.
“Saat ini kami sedang mengkaji dan berkoordinasi dengan KAI sebagai operator. Prinsipnya Kementerian Perhubungan siap melakukan hal tersebut, apalagi KAI sudah memiliki sistemnya,” jelas Adita.
Rencana penggantian skema subsidi berbasis NIK pada layanan KRL Jabodetabek mendapat tentangan keras. Pengguna internet berpendapat bahwa angkutan umum harus terus disubsidi.
“Itu angkutan umum untuk masyarakat umum, atau mau konglomerat miskin yang moderat, bisa pakai, kurangi juga penggunaan kendaraan pribadi agar tidak terjadi kemacetan. Negara ini sedang berkembang. Gagal makin banyak,” kata @myleiauw.
“Subsidi KRL selalu dibicarakan. Mereka yang membeli mobil listrik seharga lebih dari 1 miliar mendapat subsidi. Pajaknya hanya 150 ribu per tahun. Kopi mereka masih lebih mahal dibandingkan bayar pajak tahunan,” kata @eghaamegaa.
“Hanya mengolok-olok @CommuterLine @KAI121 Departemen Perhubungan bertingkah sangat aneh bukan??? Angkutan umum yang diandalkan ratusan ribu orang memang bakalan terganggu, ngapain atau minta masyarakat pakai kendaraan pribadi lagi? @icblues bertanya.
“Bagaimana jika subsidi mobil mewah pejabat, perumahan dan kenyamanan perjalanan pejabat diubah? Lalu dialihkan ke angkutan massal yang menjangkau seluruh pelosok nusantara? Sehingga masyarakat mudah menjangkau suatu tempat dari mana saja dan murah,” saran @bukandeng.
“KRL ini untuk mengatasi kemacetan karena banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, sekarang kita sudah mulai menjalankan KRL tapi malah mempersulit, di mana otak siapa yang mencetuskan ide ini?”
“Perlu ada perubahan pemikiran pemerintah, bukan skema subsidi. Bagaimana bisa sebaliknya padahal tanggung jawab pemerintah menyediakan angkutan umum yang memadai dan terjangkau serta kendaraan listrik pribadi disubsidi noob,” kata @AntiMainRuwet. ·
“Daripada memberikan dukungan penuh kepada masyarakat yang ingin menggunakan angkutan umum dengan menaikkan subsidi, mereka malah ingin mengubah skema subsidi,” kata @Fchand30·
Apa pendapat Anda para detektif? Tonton video “Perdebatan Subsidi KRL Pakai NIK 2025, Tarif Tak Menguntungkan Lagi?”