Jakarta –
Wakil Menteri Keuangan (Wamenke) Thomas Dziwando mengaku terlibat dalam penyidikan di Kementerian Keuangan. Perlu diketahui, keponakan Presiden terpilih Pravo Subianto ini dilantik pada tiga bulan terakhir kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mungkin saya bisa sampaikan bahwa saya bergabung dengan Kementerian Keuangan untuk belajar dari bapak dan ibu agar tata kelola pemerintahan di lapisan bawah menjadi lebih baik,” kata Thomas Dziwando dari Kementerian Keuangan pada konferensi tahun 2024, Selasa. Kementerian Keuangan. 06/08/2024)
Thomas Dziwando awalnya bercerita, sebelum bekerja di Kementerian Keuangan, ia merupakan pengurus partai politik di Gerindra yang menggalakkan keterbukaan informasi publik (PID). Menurutnya, transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting, apalagi di kategori yang sama dengan Kementerian Keuangan.
“Saya mau tegaskan, yang penting buat bapak-bapak. Di Gerindra kita hanya di level parpol, di Kemenkeu sudah turun ke tingkat bawah. Saya tahu bagaimana prosesnya? Bagaimana, ini sesuatu yang tidak biasa, katanya.
Thomas Dziwando mengatakan, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PIDM) di Kementerian Keuangan sangat penting. Menurutnya, masyarakat harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh berbagai informasi tentang apa yang dilakukan pejabat pemerintah, dari mana anggaran tersebut berasal, dan bagaimana anggaran tersebut dikelola.
“Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga jika kita semua memahami pentingnya keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak masyarakat,” ujarnya.
Menurut Thomas Dziwand, kapan masyarakat bisa memantau bagaimana uang yang dihimpun dalam bentuk pajak dikelola. Memahami dan melihat bagaimana pajak didistribusikan untuk kepentingan publik akan meningkatkan kemauan masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang lebih besar.
“Informasi publik dapat dibuka dengan menyediakan portal-portal yang mudah diakses. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembangunan yang sudah pada tahap pembangunan,” ujarnya. . (bantuan/rd)