Jakarta –
Wakil Ketua Dewan Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program makan gratis bergizi yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah termasuk sarapan dan makan siang.
Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, meyakini rencana perluasan program makanan bergizi gratis, termasuk sarapan pagi, jika diterapkan akan berdampak pada APBN pemerintah ke depan, khususnya dari sisi belanja.
Sebab, perpanjangan jangka waktu pemberian makanan bergizi gratis otomatis menambah anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Padahal, menurutnya, APBN saat ini sangat terbatas.
“Ini soal alokasi anggaran, bagaimana kita memanfaatkan ruang fiskal yang ada saat ini yang mewah dan tidak terbatas untuk bisa menjalankan program, suka atau tidak suka,” kata Peter kepada Detikcom, Rabu. dikatakan. (7 Juni 2024).
Lanjutnya, “Saat masyarakat mempromosikan makanan sekolah gratis, mereka memilih Prabowo dan Gibran. Ia berulang kali menekankan, “Artinya masyarakat menyukainya, memilihnya, dan menunggunya, jadi Anda hanya perlu memenuhi apa yang Anda janjikan.”
Menurut Peter, rencana tersebut bisa mengubah struktur APBN namun tidak serta merta membebani anggaran pemerintah ke depan. Karena itu semua tergantung bagaimana pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
“Tergantung bagaimana mereka mengelolanya. Kita belum tahu bagaimana mereka (pemerintah) mengelolanya. Apakah anggaran lain akan dipotong? Mereka mungkin tidak menambah beban ketika bisa menghasilkan uang. Sejauh ini belum ada. dinilai cukup efektif,” kata Peter.
“Jadi kita belum bisa memastikan apakah ini bisa menjadi beban baru bagi APBN. Ini benar-benar tentang bagaimana pemerintahan Prabowo melakukan hal tersebut, efisiensi apa yang bisa diciptakan, apakah pemerintahan Prabowo bisa menghasilkan pendapatan dari APBN tergantung situasinya,” ujarnya.
Oleh karena itu, makan gratis ini akan sangat bergantung pada pengelolaan keuangan pemerintah di masa depan. Menurut Piter, sebaiknya fokus pada rencana awal yang hanya menyajikan makan siang.
“Pemerintahan Prabowo harus menyeimbangkan sisi pendapatan dan pengeluaran, karena mereka mungkin punya saran bagaimana meningkatkan pendapatan, misalnya, sehingga mereka bisa menganggarkan uang tambahan untuk makan gratis penghasilan.” dikatakan.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga mengatakan rencana tersebut dapat meningkatkan belanja APBN ke depan.
Oleh karena itu, ia menilai pemerintahan baru Prabowo harus terlebih dahulu menyiapkan sumber anggaran tambahan sebelum memperluas program hingga sarapan pagi. Dengan begitu, program tersebut tidak membebani APBN.
“Tentunya yang pertama-tama Pak Prabowo dan tim keuangannya harus mencari sumber pembiayaan alternatif, bukan hanya APBN, tapi sumber lain juga,” ujarnya.
Sekalipun pemerintah benar-benar ingin memperluas program makanan sekolah gratis bergizi dengan menyertakan sarapan, saya menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada wilayah tertentu yang mengalami masalah pangan.
Karena pada akhirnya, program tersebut bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan nilai gizi anak secara keseluruhan. Jadi daerah-daerah yang belum mendesak untuk mendapatkan pangan gratis bisa diabaikan untuk saat ini.
“Jadi saya setuju kalau kita mau memperluas (makan siang dan sarapan pagi) perlu diperluas. Tapi masalahnya anggaran ya, kalau mau lebih baik tidak diberikan ke semua daerah dulu, tapi fokus Itu di daerah yang angka stuntingnya tinggi. Ini yang saya maksud.” Program ini untuk perbaikan gizi sehingga tidak perlu dilakukan di daerah seperti Pondok Indah atau PIK,” jelasnya (fdl/fdl). .