Batavia –
Read More : Sri Mulyani Berseragam Loreng & Foto Depan Patung Jenderal Soedirman
Menteri Pembangunan Nasional (PPN)/Kaput Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan pencairan dana kementeriannya diblokir sebesar Rp329.656.635.000. Jumlah tersebut setara 16,7% dari jumlah pagu tahun 2024 sebesar Rp 2.166.022.013.000.
“Ketentuan tahun 2024 Rp 2,1 triliun, pelaksanaannya sudah 48,6 persen, dan di atas 48,6 persen, terhambat 16,7 persen,” kata Suharso dalam rapat dengan Panitia XI DPR RI, Kamis (13/6/2024).
Anggaran tertutup merupakan rencana penyesuaian otomatis yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan di bawah Menteri Shri Mulyani Indrawati. Tidak hanya Kementerian Pembangunan/Perencanaan Nasional, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) juga terkena dampaknya.
Suharso mengatakan, anggaran yang diblokir pertama sebesar Rp119.656.635.000. Saat ini sedang dalam proses de-blocking sesuai surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas tertanggal 6 Juni 2024.
Kemudian masih ada anggaran yang terganjal sebesar Rp 210 miliar untuk memperbaiki ekosistem dirgantara melalui pengembangan pesawat amfibi N219. Anggaran Gereja akan dibayarkan kepada Kementerian Keuangan, yang akan ditanggung oleh Kementerian Teknis sebesar 53,2 miliar drachma.
Adapun informasi rencana penyesuaian otomatis atau biaya pendukung yang dikenakan masa pemblokiran diatur dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023. Hal ini mencerminkan situasi geopolitik global yang dinilai pemerintah masih dinamis.
Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (SERB) 2024, total anggaran yang diblokir sementara ini adalah AMD 50.148.936.040.000. Setiap K/L diminta menyisihkan 5% anggaran yang dianggap nonprioritas di awal tahun.
Dalam prosesnya, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan mitigasi otomatis pada Semester II-2024, jika memerlukan prioritas. Hal ini dilakukan melalui mekanisme peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 yang diatur oleh Departemen Perencanaan, Departemen Pelaksana dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan.
Dana yang diblokir sementara berasal dari dana murni Rupiah (RM). Tindakan yang diprioritaskan untuk penyesuaian otomatis, pembelian barang yang dapat disesuaikan, mendesak atau ditunda, sebaiknya dari 10 item akun pengeluaran yaitu honorarium, perjalanan dinas, paket rapat, pembelian barang operasional lainnya, dan barang lainnya dari belanja. produk yang tidak berfungsi.
Sementara itu, anggaran tersebut tidak termasuk dalam rencana penyesuaian otomatis bantuan sosial (bansos) yang mencakup penerima bantuan pembayaran jaminan kesehatan (PBI), program keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako, serta pengeluaran terkait. . ke putaran pemilu. Biaya terkait IKN, biaya pembayaran kontrak tahun jamak, biaya akses pelayanan, biaya otonomi baru, dan biaya untuk mendukung pertumbuhan produksi padi dan jagung.
Tonton videonya. Bapenas menyelenggarakan Musrenbangnas 2024, penghargaan daerah
(bantuan/gambar)