Jakarta –
Read More : Mudah Dilakukan di Rumah, Kebiasaan Ini Bisa Cegah Lonjakan Tekanan Darah
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada tahun 2025 yang terpangkas hampir setengahnya. Angka tersebut hanya sebesar 681 miliar rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar 1,23 triliun rupiah.
Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan komisi VI DPR. Menurut dia, anggaran tersebut tidak masuk akal, apalagi investasi yang masuk ke kementeriannya justru meningkat.
“650 miliar rupiah ini untuk kita dukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat dari basis anggarannya, Camat di DKI anggarannya lebih besar dibandingkan kementerian ini,” kata Bahlil di Senayan Jakarta, Selasa (11/11). /2024).
“Kalau begitu menurut saya pertemuan setahun sekali saja sudah cukup kita ingin mengevaluasi apakah itu benar?”
Bahlil juga menjelaskan target investasinya pada tahun 2025 meningkat menjadi 1,850 triliun rupiah dari 1,650 triliun rupiah pada tahun 2024. Menurut dia, target investasi harus disesuaikan dengan bantuan anggaran yang tepat.
Karena itu, teori saya, berdasarkan anggaran saat ini, RKP akan saya turunkan dan disesuaikan menjadi Rp 800 triliun, ujarnya.
Bahlil mengaku belum memahami isi anggaran tersebut. Menurutnya, ketersediaan anggaran sangat penting untuk menggairahkan kegiatan investasi itu sendiri. Pada saat yang sama, jika standarnya meningkat, anggarannya juga harus meningkat.
“Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan menjadi Rp 1.800 triliun dan anggarannya diturunkan dari target Rp 1.600 triliun dengan anggaran lebih dari Rp 1,2 triliun. Sekarang dinaikkan (targetnya), tapi anggarannya dikurangi menjadi Rp 600 miliar,” ujarnya.
“Itulah yang membuatku bingung. Saya sudah berdagang sejak kecil, sebagai pengusaha dan ketua HIPMI, teori itu belum pernah saya temui,” imbuhnya.
Terkait hal itu, ia meminta Komisi VI DNR RI memanggil Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suhars Manaarf untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut.
Saya minta manajemen memanggil Menteri Keuangan (Shri Mulyani) dan Kepala Bappenas (Suharso) untuk menjelaskannya, kata dia.
Sebagai tambahan informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat mengutip bagian “Realisasi Belanja Satuan Kerja di Jakarta Barat Tahun 2022-2023”. pelaksanaan anggaran dan belanja daerah dan subdaerah se-Jakarta Barat masuk dalam daftar.
Angkanya pun bervariasi mulai dari Rp1,66 miliar hingga Rp16,85 miliar pada tahun 2023. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.663.525.329 pada tahun 2023. Sedangkan alokasi anggaran Kota Administratif Jakarta Barat adalah sebesar sendiri pada tahun 2023 mencapai 332.181.889.963 rupiah atau 332,18 miliar rupiah. (berat/lunas)