Jakarta –
Indonesia adalah negara terdepan yang menyerukan keprihatinan serius dan ketidaksepakatan terhadap Peraturan Deforestasi UE (EUDR). Langkah tersebut kini mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, yakni Amerika Serikat (AS).
Meski demikian, Indonesia sepakat untuk membentuk Satuan Tugas Bersama EUDR ad hoc dengan Malaysia dan Uni Eropa untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasi EUDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia.
“Penerapan EUDR akan merugikan produk-produk perkebunan dan kehutanan yang sangat penting bagi kita, seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan kelapa sawit,” tulis Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya. Kamis (25.4.2024).
Oleh mypalmoilpolicy.com Partai Republik dan Demokrat menyoroti kebijakan EUDR, yang mereka anggap tidak adil bagi petani yang memasuki pasar Eropa, sejalan dengan upaya yang ditolak oleh Indonesia dan Malaysia.
Selain itu, menunda atau mengubah penerapan peraturan EUDR juga dianggap sebagai solusi yang tepat saat ini. Pernyataan penolakan terhadap kebijakan EUDR juga sejalan dengan pendapat UE. Menteri Pertanian.
20 dari 27 menteri juga menyerukan penundaan EUDR pada pertemuan Dewan Struktur Dewan Perikanan Pertanian (AGRIFISH) mendatang.
“Karena AS menentang EUDR, maka EUDR yang diprakarsai oleh Indonesia dalam kunjungan bersama antara Menteri Koordinator Perekonomian dan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, terus mendapatkan dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, pernah diminta oleh Partai Republik dan Partai Republik. Demokrat EUDR “menginspirasi negara-negara yang berpikiran sama karena apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia,” kata Airlangga.
Selain itu, kebijakan EUDR yang mendapat perhatian dari New York Times dan Financial Times juga berfokus pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga dan pilihan konsumen juga dianggap sebagai isu yang dapat berdampak pada petani. dan negara pengekspor;
Karena potensi dampak ini, banyak produsen makanan dan komoditas mengharapkan pendekatan yang lebih terukur.
Selain itu, Copa Cogeca, asosiasi pertanian terkemuka di Uni Eropa, juga merekomendasikan penundaan penerapan kebijakan EUDR karena kecil kemungkinannya untuk diterapkan. kebijakan EUDR.
Selain fokus kritik terhadap Amerika Serikat dan Uni Pertanian Eropa terhadap kebijakan EUDR, negara-negara seperti India dan Brasil juga menyatakan keprihatinan serius mereka terhadap gelombang kekhawatiran tersebut. Permintaan untuk menerapkan kebijakan EUDR.
(ay)