Jakarta –
Read More : Berlayar Naik Yacht ke Karimunjawa, Pasutri Aussie Malah Terdampar di Sumenep
Tentu tidak sedikit traveler yang mengira bahwa semua orang Tionghoa di Indonesia terlahir kaya. Mengapa kita memiliki tampilan ini? Apakah ini benar?
Seringkali orang mengira bahwa seluruh warga Tionghoa di Indonesia adalah orang-orang yang sangat kaya. Biasanya penuturan ini dibarengi dengan kerja keras mereka.
Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak dari mereka yang hidup di kelas menengah atau bahkan di bawah garis kemiskinan.
Anggapan ini bukan lahir baru-baru ini, melainkan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sejarah menunjukkan, munculnya anggapan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial masa lalu, Wijkenstelsel dan Passenstelsel, atau yang mungkin disebut Passen en Wijken Stelsel.
Secara terminologi, Wijkenstelsel merupakan peraturan pemerintah kolonial yang membagi wilayah menjadi beberapa kelompok. Sedangkan Passenstelsel ibarat pembatasan wilayah, artinya suatu kelompok tidak dapat leluasa bepergian ke wilayah kelompok lain. Tentu saja kelompok yang paling terkena dampaknya berasal dari etnis Tionghoa
Alasan kebijakan pemerintah kolonial tersebut tidak lepas dari pengalaman pahit mereka. Sebelumnya, pada tahun 1740, terjadi konflik antara pendatang Belanda dan Tionghoa di Batavia karena faktor ekonomi. Akibat gesekan ini, perusahaan Belanda membunuh ribuan orang Tionghoa.
Peristiwa ini kemudian mendorong GOS yang saat itu berkuasa membuat kebijakan pengelompokan (Wijkenstelsel) dan pembatasan (Passenstelsel). Tujuannya adalah untuk terus mengawasi orang-orang Tiongkok agar mereka tidak mencoba lagi.
Berdasarkan hal tersebut, tulis Mona Lokhand dalam Sejarah Pejabat Pemerintahan Batavia (2007:243), orang Tionghoa mulai berkumpul di luar Batavia di kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Glodok. Mereka juga tidak bisa bepergian dengan bebas karena harus menunjukkan identitasnya.
Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini berlanjut ketika pemerintahan Hindia Belanda berdiri. Bahkan, Benny G. Setiono (2003: 132) menulis dalam Political Vortex in Chinese, penerapan yang intensif dimulai pada masa tanam paksa pada awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Daerahnya tidak hanya Batavia saja, tapi juga Semarang, Rembang dan lain-lain. Ketika diterapkan secara serius, orang Tionghoa di Jawa sama sekali tidak bebas.
Mereka harus berada di area yang ditentukan oleh pemerintah. Jika ingin keluar kawasan, harus meminta izin terlebih dahulu.
Izin tersebut harus menyatakan dengan jelas: dimana, dengan siapa, dengan siapa dan berapa lama berkendara. Jika disetujui, mereka harus membayar biaya lisensi. Jika berani melanggar, bersiaplah dikenakan denda puluhan gulden bahkan penjara
Sejarawan Ong Hock Ham menulis dalam bukunya History of Peranakan Chinese in Java (2005: 45) bahwa semua itu membuat mereka terisolasi, tidak bisa memasuki wilayah lain, dan sulit berkomunikasi dengan penduduk setempat. Namun, di sisi lain, keterasingan ini merupakan berkah.
Isolasi membuat sebagian besar trader lebih stabil. Mereka mulai percaya satu sama lain dan belajar tentang bakat dan kemampuan finansial masing-masing.
Seringkali mereka juga menikah. Semua itu akhirnya memunculkan istilah Ong Hock Hom “perkawinan modal dengan modal”.
Artinya kepercayaan berhasil mengintegrasikan modal sehingga menciptakan modal baru yang menggerakkan kekuatan ekonomi.
“’Perkawinan kapital’ dan tumbuhnya kapitalisme di Kampung Cina tidak akan bisa dihindari,” tulis Ong dalam “Wahyu Yang Yang, Negeri Rusak” (2018: 139).
Dari sini, pedesaan di Tiongkok menjadi pusat ekonomi baru di perkotaan. Ini juga merupakan tempat lahirnya miliarder baru seperti raja gula Oei Tiong Ham, yang menjadi orang terkaya di Hindia Belanda pada abad ke-20.
Kampung Bangkitnya kapitalisme di Tiongkok menciptakan persepsi masyarakat bahwa orang Tionghoa harus kaya dan eksklusif, yang membedakan mereka dari kelompok lokal. Selain itu, kemunculan di jalan ini juga menimbulkan perselisihan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat lainnya.
Keyakinan bahwa semua orang Tionghoa harus kaya masih bertahan hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut, Ong Hock Khem mengatakan kesuksesan keturunan Tionghoa di Indonesia bukan hanya soal kerja keras dan hidup hemat.
Menurutnya, hal tersebut hanya mitos yang dilakukan para pebisnis untuk meyakinkan orang lain agar bekerja keras dan hidup hemat.
“Karena kalau benar bekerja keras dan hidup hemat menghasilkan kapitalis, banyak petani yang bekerja lebih keras dan hidup hemat dibandingkan pengusaha perkotaan akan menjadi jutawan. Tapi itu tidak akan terjadi,” ujarnya. (halaman 129)
Bahkan, Ong juga menilai kesuksesan Tiongkok tidak ada hubungannya dengan ras.
“Hubungan rasa saling percaya yang tumbuh di Chinatown menjadi modal jaringan bisnis selain peran penting hubungan kekeluargaan dan kekuasaan, dan pada akhirnya tumbuhnya kapitalisme Tionghoa di Indonesia tidak ada hubungannya dengan ras,” kata Ong. halaman 141)
Tonton DetikSore Langsung:
Saksikan video “Boneka Umpak Sekadar, Peninggalan Sejarah Keraton Kerto Yogyakarta” (msl/fem)