Jakarta –
Menteri Keuangan Shri Mulyani Dravati memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Prinsip Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 pada Sidang V DPR RI Ketujuh Belas Sidang V Tahun 2023-2024. Menurut dia, pemerintah saat ini dan DPR RI akan membahas permasalahan tersebut untuk digunakan pada pemerintahan berikutnya.
“Hari ini adalah hari dimana kami akan memaparkan kebijakan makroekonomi dari pemerintah dan isu-isu kunci dalam kebijakan fiskal anggaran tahun 2025 yang merupakan tahun anggaran di mana pemerintahan baru akan menjabat,” ujarnya di Kompleks DPR RI. di Jakarta Pusat. . Senin (20/5/2024).
Menurut dia, terkait perubahan tersebut, pihaknya terus melakukan komunikasi agar hal-hal penting tidak masuk dalam KEM PPKF. Saat itu, Pak Mulyani menyampaikan banyak gagasan kepada pemerintahan berikutnya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga minyak.
Namun, kata dia, pertimbangan tersebut akan dijawab terlebih dahulu oleh masing-masing partai di DPR RI. Selanjutnya Pemerintah, DPR RI dan instansi terkait akan mengadakan rapat di Badan Anggaran DPR RI (Bangar).
“Berbagai gagasan yang disampaikan tadi akan mendapat respon dari masing-masing kelompok, kemudian kita bahas di Bangar (DPR RI). Jadi sesuai ramalan, pertumbuhan, inflasi, suku bunga, nilai tukar, kita bahas. Bersama-sama mereka nanti kuota rate, pertumbuhan, inflasi. Baik itu suku bunga, nilai tukar, kita bahas bersama antara lain: Bappena, Bank Indonesia, BPS, Badan Anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,1% hingga 5,5%. Ia yakin tujuan tersebut dapat tercapai berkat komitmen dan kerja sama berbagai instansi.
Sementara itu, mengingat masih tingginya risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global, maka imbal hasil SBN Tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9% – 7,3%. Sedangkan nilai tukar Rupee terhadap Dolar AS adalah Rp15.300 – Rp16.000.
Tonton juga videonya: Luhut: APBN Diamankan untuk mendanai proyek IKN 5 tahun ke depan
(ily/das)